Grafiti Kritikan PPKM Muncul di Kota Solo, Praktisi Mural: Sah di Negara Demokrasi

SuaraSurakarta.id - Mural dan grafiti diduga kritikan kepada pemerintah atas penerapan kebujakan perpanjangan PPKM menyebar di Kota Solo.

Pemkot Solo melalui Satpol PP pun langsaung merespon cepat dan langsung menutup mural itu menggunakan cat tembok oleh petugas.

Praktisi Mural dan grafiti Irul Hidayat menyebut adalah bentuk seni luapan emosional atau gagasan seseorang terhadap kondisi yang mereka lihat atau alami.

"Awal pertama grafiti itu digunakan ketika ada pergolakan masyarakat di Eropa yang protes terhadap penguasa," ungkap Irul saat ditemui Suarasurakarta.id, Rabu (25/8/2021).

Baca Juga: Kota Solo Masih PPKM Level 4, Gibran Izinkan Mal Dibuka

Namun demikian, pesan tulisan dalam seni grafiti juga bisa lebih dipandang proganda, tergantung pandangan masyarakat menyikapi sesuatu.

Irul juga memberikan contoh di Indonesia pun juga terjadi pada era pra hingga pasca kemerdekaan Indonesia.

Saat itu justru tulisan grafiti yang mewarnai di tembok pintu pertokoan hingga gerbong kereta api yang terdapat tulisan mengenai semangat kemerdekaan RI.

"Nah dari itu bagaimana kita memandangnya. Kalau dari bangsa Indonesia saat itu jelas, arti semangat kemerdekaan. Namun tidak bagi penjajah dalam hal ini Belanda, mereka risi dengan keberadaan grafiti itu," tegasnya.

Irul justru memandang banyaknya mural yang tersebar dan berkaitan dengan kritikan kepada pemerintah adalah hal yang lumrah atau biasa dan sah dalam demokrasi termasuk di Indonesia.

Baca Juga: Mural di Bogor 'Seniman Diburu, Bansos Berlalu' Sindir Pemerintah?

Sementara menurut pandangan penghapusan kritikan penguasa yang dianggap vandalisme lewat tulisan grafiti , sosok yang baru saja lulus magister Seni Urban di Institute Kesenian Jakarta (IKJ) lebigh berpendapat bagaimanana cara pemerintah melihatnya.