Soal Bansos PPKM, Pemkot Solo Diminta Memberikan dengan Uang Tunai Dibanding Sembako

SuaraSurakarta.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyiapkan anggaran Rp 110 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Solo. Anggaran tersebut juga untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Anggaran tersebut yang awalnya hanya Rp 50 miliar, tapi ditambah lagi Rp 60 miliar. Sehingga total anggaran untuk penanganan Covid-19 di Solo sebesar Rp 110 miliar.

Nantinya setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sembako senilai Rp 250.000.

Ketua Umum LSM LAPAAN RI Jawa Tengah, BRM Kusumo Putro mendesak Pemkot Solo untuk memberikan bantuan tersebut secara tunai.

"Saya rasa paling efektif saat ini bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat. Bukan dalam bentuk sembako," kata Kusumo, Sabtu (14/8/2021).

"Ini juga meminimalisir kemungkinan adanya pemotongan bantuan jika dalam bentuk sembako. Misal sembakonya dikurangi karena ada anggaaran untuk pengepackan dan sebagainya," tambah dia.

Menurutnya, dengan bantuan tersebut diberikan secara tunai, masyarakat yang terdampak dan menerima bansos tersebut bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan saat ini.

"Misalkan mereka di rumah sudah menerima bantuan sembako dan sebagainya, mungkin saja uang itu bisa digunakan hal penting lain. Ya misal bayar listrik atau lain pas tidak ada uang, kan jadi lebih efektif," paparnya.

Selain itu, sosok yang juga pemerhati budaya itu menilai pemberian bantuan secara tunai bisa menghidupkan kembali roda perekonomian di Kota Solo.

Baca Juga: Takziah ke KGPAA Mangkunegara IX dan Diterima Sang Permaisuri, Gibran Ungkapkan Hal Ini

"Contohnya seperti ini, masyarakat yang dapat bantuan menggunakan uang itu untuk berbelanja ke pasar. Nah kan roda perekonomian di pasar dan sebagainya bisa hidup. Bayangkan saja puluhan ribu warga yang dapat bantuan nanti datang belanja ke pasar, pasti akan saling menguntungkan," paparnya.

Kusumo berharap, pemerintah tak lagi membahas mengenai penggunaan masyarakat jika diberikan bantuan dengan bentuk uang tunai.

"Jadi pemerintah jangan pernah mempertanyakan uangnya nanti digunakan untuk apa, itu kan sudah haknya masyarakat. Biarkan mereka yang menggunakan bantuan itu sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing pasti berbeda," tegas BRM Kusumo Putro.