Lengkap! Ini Daftar 36 SMP Negeri-Swasta Karanganyar yang Gelar PPDB Offline

SuaraSurakarta.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menjadwalkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 untuk pendidikan dasar, yakni TK, SD, dan SMP selama tiga hari pada Senin-Rabu (21-23/6/2021).

Sebanyak 36 SMP negeri dan swasta bakal menjalankan PPDB 2021 secara offline atau luar jaringan (luring).

Pendidikan jenjang TK dan SD akan menyelenggarakan PPDB secara luring sedangkan jenjang SMP melaksanakan PPDB secara daring (online) maupun luring.

Dilansir Solopos.com--jaringan Suara.com. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah perihal penyelenggaraan PPDB TK, SD, dan SMP di Aula Kantor Disdikbud, Jumat (4/6/2021).

Baca Juga: PPDB DKI Dimulai Hari Ini, Tak Sampai 50% Siswa Bisa Masuk Sekolah Negeri

Plt Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud, Endang Trihadiningsih, menyampaikan ada 30 SMP swasta dan enam SMP negeri yang akan menyelenggarakan PPDB secara luring.

Enam SMP negeri itu, yakni SMPN 3 Jatipuro, SMPN 4 Jatiyoso, SMPN 3 Jumapolo, SMPN 3 Jumantono, SMPN Satu Atap Kerjo, dan SMPN Satu Atap Jenawi.

“Pertimbangannya susah sinyal. Selain itu beberapa sekolah [negeri] itu berada di daerah terpencil. Jumlah siswa [lulusan SD] di daerah itu sedikit. Ini kan berpengaruh ke calon peserta didik baru,” jelas Endang saat dihubungi Solopos.com dan dilansir, Senin (7/6/2021).

Sedangkan SMP swasta menyelenggarakan PPDB luring di Karanganyar karena berkaitan dengan jaringan Internet. Mereka harus membayar biaya Internet sendiri.

Pemkab tidak mempunyai anggaran untuk membiayai jaringan Internet sekolah swasta. Terkait biaya, Endang menyampaikan Disdikbud mengeluarkan sekitar Rp4,4 juta per sekolah untuk pembiayaan Internet saat PPDB online.

Baca Juga: Ini 10 SMA/MA Terbaik Nilai UTBK di Sumsel, Pilih Masuk Mana?

Di Kabupaten Karanganyar terdapat 51 SMP negeri di mana 45 sekolah akan menyelenggarakan PPDB secara online. Artinya, Disdikbud mengeluarkan Rp198 juta untuk 45 sekolah.