SuaraSurakarta.id - Layanan kesehatan merupakan salah satunya yang menjadi laporan paling banyak di Ombudsman di Wilayah Jawa Tengah. Bahkan laporan tersebut meningkat pada masa pandemi Covid-19.
"Di Jateng pada 2021 ini ada 220 lebih laporan yang masuk ke Ombudsman. Itu terkait yang kita melakukan percepatan adalah soal BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan THR," terang Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida saat ditemui Mall Pelayanan Publik (MPP) Solo, Kamis (27/5/2021).
Masyarakat, lanjut dia, mungkin ingin mengakses layanan tersebut dibuka seluas-luasnya. Meski layanan itu gratis tapi jika tidak bisa diakses pastinya akan menjadi masalah, terutama BPJS Kesehatan misalnya memang ada beberapa hal yang harus segera dilakukan.
"Karena itu menyangkut keselamatan jiwa, kita menggunakan respon cepat Ombudsman. Untuk laporan kesehatan memang cukup banyak terutama diakhir-akhir kemarin ketika menggunakan BPJS misalnya KIS," ujarnya.
Upaya penyelesaian laporan-laporan tersebut pun sudah dilakukan dengan melakukan supervisi. Bahkan ada beberapa laporan yang langsung diproses untuk segera diselesaikan.
"Selain dengan THR, kita juga sedang melakukan yang namanya respon cepat untuk infrastruktur, pelayanan PLN, dan juga pelayanan pengairan," ungkap dia.
Menurutnya, yang agak banyak kemarin itu soal bantuan sosial. Kembali meningkat itu masalah kepegawaian, itu ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa.
"Tentu saja masalah agraria dan masalah layanan oleh kepolisian juga banyak. Jadi masalah yang terkait kesehatan dan hal-hal terkait pandemi meningkat," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus mengatakan selama masa pandemi ini masyarakat banyak mengirim laporan melalui surat atau media sosial serta konsultasi non laporan.
Baca Juga: Terkuak 97 Ribu PNS Siluman, Ombudsman: Rakyat Terus Dibebani Pajak
"Kalau dulu biasanya datang langsung. Di Ombudsman terus mengembangkan instrumen-instrumen agar supaya masyarakat dalam kondisi pandemi tetap memiliki akses yang mudah dan cepat," papar dia.
Bobby menegaskan, pada masa pandemi ini laporan masyarakat yang langsung mengalami penurunan. Masyarakat lebih memilih memberikan laporan melalui surat, email atau media sosial hingga telepon.
"Ini sejalan dengan anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah kalau tidak betul-betul penting. Saya kira kalau dilihat dari jumlahnya sekarang ini sudah menuju seperti level pada saat normal," imbuhnya.
Bobby menambahkan, memang pada 2020 ada penurunan tapi di 2021 ada kenaikan. Ini setelah ada jemput bola untuk memudahkan masyarakat melapor, seperti membuka tempat-tempat yang mudah dijangkau.
"Pada 2021 ada kenaikan yang melaporkan ke Ombudsman. Di Jateng itu ada OVL On The Spot dan itu cukup banyak," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Hasil Survei Terbaru SMRC Soal Capres: Prabowo Hanya Raih 9,8 Persen, Kalah Telak Dari Dedi Mulyadi
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Indonesia Masuk Nominasi AFC Awards 2026, PSSI Bersaing dengan Kamboja dan Myanmar
- 4 Slip On Lokal Terbaik Menurut Review Pengguna, Empuk Buat Jalan Jauh hingga Jogging
Pilihan
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
-
Singapura Bongkar 7 Perusahaan Indonesia Terkait Karhutla, Ini Daftar Lengkapnya
-
Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!
Terkini
-
AI Makin Canggih, Humas Dituntut Jaga Kepercayaan Publik dan Tangkal Disinformasi
-
Fantastis! Bupati Klaten Terima Setoran Pengusaha Tambang, Ratusan Juta Rupiah Mengalir
-
Soal Hak Angket Polemik Ijazah Gibran, Jokowi: Itu Hak Konstitusional Partai Politik di DPR
-
Jokowi Buka-bukaan Soal Isu Ijazah Palsu: Ada Penumpang Gelap dan Operasi Politik!
-
Bupati Klaten Terjaring OTT KPK di Rumah Dinas, Begini Reaksi Sang Wakil Bupati