Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Kamis, 27 Mei 2021 | 18:15 WIB
Gedung Ombudsman RI di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. [Suara.com/Adhitya Himawan]

SuaraSurakarta.id - Layanan kesehatan merupakan salah satunya yang menjadi laporan paling banyak di Ombudsman di Wilayah Jawa Tengah. Bahkan laporan tersebut meningkat pada masa pandemi Covid-19. 

"Di Jateng pada 2021 ini ada 220 lebih laporan yang masuk ke Ombudsman. Itu terkait yang kita melakukan percepatan adalah soal BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan THR," terang Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida saat ditemui Mall Pelayanan Publik (MPP) Solo, Kamis (27/5/2021).

Masyarakat, lanjut dia, mungkin ingin mengakses layanan tersebut dibuka seluas-luasnya. Meski layanan itu gratis tapi jika tidak bisa diakses pastinya akan menjadi masalah, terutama BPJS Kesehatan misalnya memang ada beberapa hal yang harus segera dilakukan.

"Karena itu menyangkut keselamatan jiwa, kita menggunakan respon cepat Ombudsman. Untuk laporan kesehatan memang cukup banyak terutama diakhir-akhir kemarin ketika menggunakan BPJS misalnya KIS," ujarnya.

Baca Juga: Terkuak 97 Ribu PNS Siluman, Ombudsman: Rakyat Terus Dibebani Pajak

Upaya penyelesaian laporan-laporan tersebut pun sudah dilakukan dengan melakukan supervisi. Bahkan ada beberapa laporan yang langsung diproses untuk segera diselesaikan.

"Selain dengan THR, kita juga sedang melakukan yang namanya respon cepat untuk infrastruktur, pelayanan PLN, dan juga pelayanan pengairan," ungkap dia.

Menurutnya, yang agak banyak kemarin itu soal bantuan sosial.  Kembali meningkat itu masalah kepegawaian, itu ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa.

"Tentu saja masalah agraria dan masalah layanan oleh kepolisian juga banyak. Jadi masalah yang terkait kesehatan dan hal-hal terkait pandemi meningkat," katanya.

Sementara itu Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus mengatakan selama masa pandemi ini masyarakat banyak mengirim laporan melalui surat atau media sosial serta konsultasi non laporan. 

Baca Juga: Polemik Seleksi KIP Sumut: Gubsu Edy Harus Panggil Kadis Kominfo

"Kalau dulu biasanya datang langsung. Di Ombudsman terus mengembangkan instrumen-instrumen agar supaya masyarakat dalam kondisi pandemi tetap memiliki akses yang mudah dan cepat," papar dia. 

Bobby menegaskan, pada masa pandemi ini laporan masyarakat yang langsung mengalami penurunan. Masyarakat lebih memilih memberikan laporan melalui surat, email atau media sosial hingga telepon.

"Ini sejalan dengan anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah kalau tidak betul-betul penting. Saya kira kalau dilihat dari jumlahnya sekarang ini sudah menuju seperti level pada saat normal," imbuhnya.

Bobby menambahkan, memang pada 2020 ada penurunan tapi di 2021 ada kenaikan. Ini setelah ada jemput bola untuk memudahkan masyarakat melapor, seperti membuka tempat-tempat yang mudah dijangkau.

"Pada 2021 ada kenaikan yang melaporkan ke Ombudsman. Di Jateng itu ada OVL On The Spot dan itu cukup banyak," tandas dia.

Kontributor : Ari Welianto

Load More