14 Ton Pupuk Bersubsidi Ditimbun di Gudang Blora, Ini Wujudnya!

SuaraSurakarta.id - Satreskrim Polres Blora Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 14,95 ton pupuk bersubsidi yang ditimbun dan diselundupkan di sebuah gudang, Rabu, (10/2/2021).

Pupuk tersebut diamankan usai jajaran kepolisian menggerebek sebuah gudang palawija di desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama didampingi Kasat Reskrim AKP Setiyanto saat berada di tempat kejadian perkara (TKP) mengungkapkan bahwa penggerebekan ini berawal dari laporan warga.

Saat itu, kepolisian mendapatkan infiormasi jika ada aktivitas yang mencurigakan bahwa pada gudang palawija tersebut dijadikan lokasi penyimpanan pupuk bersubsidi.

Baca Juga: Ya Ampun! Ternyata Hanya 43% Petani yang Berhak Terima Subsidi Pupuk

"Hasil pendalaman dari laporan masyarakat, Satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan. Akhirnya benar ditemukan barang bukti berupa kurang lebih 14,95 ton pupuk yang terdiri dari 200 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska, 35 sak pupuk bersubsidi jenis TS atau SP36, kemudian 63 sak pupuk bersubsidi jenis urea, total 14,95 ton," beber Kapolres Blora dalam rilis yang diterima SuaraSurakarta.id, Rabu (10/2/2021)

Lebih lanjut, Kapolres menyebut  jika pupuk bersubsidi tersebut didapatkan dari wilayah Jawa Timur, dan dalam penjualannya dipasaran dijual dengan harga diatas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Adapun dalam penggerebekan tersebut Polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial N, (50), warga desa Gabusan, Kecamatan Jati kabupaten Blora, selaku pemilik gudang sekaligus pemilik pupuk bersubsidi tersebut.

AKBP Wiraga menambahkan pupuk tersebut telah berada di gudang sekitar seminggu lamanya. Bahkan, sejumlah petani telah membeli pupuk pupuk tersebut.

"Pupuk sudah ada di TKP sekitar semingguan, sebagian sudah diedarkan," jelasnya.

Baca Juga: Perhepi : Petani Masih Akan Kekurangan Pupuk Subsidi Tahun Ini

Wiraga menegaskan, pihaknya akan terus menyelidiki oknum-oknum pengedar pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.