PDIP: Ribka Tjiptaning Ingin Kritik Komersialisasi Pelayanan Kesehatan

SuaraSurakarta.id - Beberapa hari terakhir terjadi perdebatan menyangkut sikap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning terhadap vaksinasi Covid-19.

Menanggapi perdebatan yang ada, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai hal itu terjadi karena pesan yang disampaikan Ribka Tjiptaning belum ditangkap secara menyeluruh.

Menurut Hasto jika menilai pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan Ribka Tjiptaning adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," kata Hasto melalui pernyataan tertulis, Rabu (13/1/2021).

Baca Juga: Ingin Tahu Penerima Vaksin Covid-19? Cek di pedulilindungi.id

Komersialisasi pelayanan itulah, kata Hasto, yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan, kata Hasto.

 PDI Perjuangan, kata Hasto, di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," kata Hasto.

PDI Perjuangan, kata dia, sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan pada AD ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan menteri kesehatan tersebut sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” katanya.

Baca Juga: Ucapan Ribka Berbahaya, Formappi: Jangan Bawa Urusan Rumah Tangga ke DPR

Karena pemberian vaksin berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan muncul pro kontra, kata dia,  maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin harus dilakukan dengan masif  guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.