Respati menegaskan tidak boleh tradisi wajib seperti yang sebelum-sebelumnya terlaksana. Harus ada kesepakatan semuanya khususnya orang tua murid.
"Tidak boleh ada tradisi wajib tidak boleh, itu hanya disepakati semuanya. Nanti akan kita kaji regulasi khusus wisudan dan karya wisata," jelasnya.
Respati mengaku dalam peraturan menteri pendidikan itu soal wisuda dibebaskan dan tidak ada larangan.
Tapi di sini demi keseragaman, menghindarkan dari kesenjangan sosial baiknya itu tidak ada iuran wajib.
Baca Juga:Sering Bertemu Langsung, Ini Kenangan Eks Wali Kota Solo untuk Paus Fransiskus
"Kalau di peraturan menteri pendidikan itu membebaskan semua jadi tidak ada larangan iya atau tidak. Acara perpisahan di sekolah boleh, asal tidak ada iuran wajib," ujar dia.
Berdasarkan informasi aduan masuk warga melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Panitia acara yang merupakan wali murid mengirim surat kebutuhan dana Rp72.220.000. Setiap siswa dimintai iuran Rp280.000 melalui wali kelas IX.
Sementara itu Kepala SMPN 7 Solo, Herni Budiati mengatakan menyambut positif arahan dan tanggapan dari Wali Kota Solo Respati Ardi tadi.
"Tidak larangan atau melarang dihentikan dan sebagainya tidak. Tapi caranya yang harus kita ubah supaya lebih humanis lagi, tadi kalau saya garis bawahi jangan tiba-tiba anggaran sekian dibagi sejumlah anak tapi intinya subsidi silang," jelasnya.
Soal arahan untuk mengembalikan iuran uang perpisahan akan dikembalikan segera. Dari jumlah 257 siswa yang sudah bayar itu baru sekitar 73 siswa.
Baca Juga:Keraton Solo Tegaskan Pasar Malam di Alkid Sudah Berizin, Ini Respon Respati Ardi
"Akan kita kembalikan, tiap siswa membayar Rp 280 ribu. Rencana kita akan bertemu dengan tim termasuk pihak yang melaporkan ke ULAS," tutur dia.
