SuaraSurakarta.id - Dalam tiga dekade terakhir sejak tahun 1993, Indonesia telah digolongkan sebagai negara dengan pendapatan menengah. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonominya agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2021, UMKM telah memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB Indonesia dan lebih dari 90% dalam penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia agar mereka dapat bersaing di tingkat internasional, melakukan ekspor, dan tentunya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia.
CEO Grup BRI, Sunarso menyatakan bahwa pembiayaan untuk UMKM itu penting, dan itulah sebabnya BRI telah memberikan 82% dari dukungan finansialnya untuk UMKM.
Baca Juga:Dapat Amunisi Baru, Persis Solo Pede Kalahkan PSM Makassar
Sementara itu, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Candra Buana menuturkan, Bappenas saat ini sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 yang merupakan penerjemahan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sebelum itu kami sampaikan dulu beberapa tantangan yang sedang kita hadapi dalam beberapa hari ini bahwa pertama adalah terkait dengan pertumbuhan inklusif di Indonesia memang ini masih relatif tertinggal dibandingkan negara lainnya. Jadi kalau kita lihat di dalam inklusif indeks, ini masih tertinggal yaitu kita lebih dari 10 besar di sini, di samping itu kita juga ada ketimpangan pendapatan. Jadi kalau dibandingkan negara-negara lain kita nomor dua tertinggi,” paparnya.
Ia menjelaskan, produktivitas merupakan modal yang penting ketika ingin membangun suatu bangsa dan jika di bandingkan dengan negara-negara sekawasan, Indonesia memang agak tertinggal terlihat dari skor Visa yang masih relatif rendah, human capital index juga masih rendah, jika dibandingkan negara lain.
Menurutnya, penurunan penduduk kelas menengah hingga terjadi PHK, merupakan tantangan sendiri untuk perekonomian ke depan terlebih dengan adanya ketidakpastian perekonomian akibat situasi geopolitik dan juga geoekonomi dunia.
Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang cukup luas tetapi ada kesenjangan antar wilayah yang cukup tinggi di dalam pembangunan kita.
Baca Juga:Juan Torres Garrido: Eks Pemandu Bakat Barcelona, Kini Asisten Pelatih Persis Solo
“Kalau kita lihat, pembangunan itu masih didominasi oleh bagian barat Indonesia, sementara timur relatif tertinggal,” terang Eka.
Ia menambahkan, saat ini yang menjadi salah satu konsen adalah bagaimana kita bisa tumbuh tinggi seiring dengan visi Indonesia emas 2045.
“Di dalam hal ini, kita hanya punya waktu sekitar 21 tahun, itu bukan tahun yang tidak panjang. Untuk itu kita harus bisa keluar dari middle income trap.Pertanyaannya bagaimana carany? Jadi caranya adalah pertama adalah memang ekonomi harus tumbuh paling tidak 6 sampai 7%. 7% itu kita bisa keluar sebelum 2040, 6% itu adalah kita akan keluar sekitar tahun 2041, nah ini yang yang menjadi apa syarat untuk kita maju,” imbuh Eka.
Saat memasuki era Indonesia emas 2045, Eka menjelaskan bahwa pemerintah ingin pendapatan perkapita setara dengan negara maju yaitu sebesar 30.300 USD. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan human capital masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat bagaimana kita bisa pengaruh dan apa leadership kita di kawasan meningkat. Dan terakhir yang adalah bagaimana kita mengadress isu lingkungan.
“Kalau kita lihat, tadi saya sudah bicara mengenai longterm plan, sekarang kita masuk bagaimana kita menterjemahkan visi misi dari Asta Cita itu. Bapak Ibu sekalian rpjmn 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan ini akan dilaksanakan kepada seluruh wilayah dan dipantau secara berkala,” ucap Eka.
Hal tersebut didukung oleh Trisula pembangunan yaitu adalah pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, kemudian SDM berkualitas yang memiliki sasaran jangka menengahnya untuk dicapai dalam waktu kurun waktu 5 tahun ke depan.
“Nah ini adalah yang mungkin Bapak Ibu lihat bahwa tadi disebutkan ada pertumbuhan ekonomi 8%, pertanyaannya adalah patternnya seperti apa? trennya seperti apa? Nah inilah yang memang ingin kita capai, jadi kita melihat bahwa mau enggak mau, suka tidak suka kita harus pasang target tinggi,” ujar Eka.
“Vietnam bisa tumbuh 7,7%, India prediksinya 2024 7%. kalau ditanya masalah ketidakpastian Global, mereka pun akan mendapatkan hal yang sama, untuk itulah makanya di sini adalah optimisme menjadi penting. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan tidak hanya masalah growth yang tinggi tetapi how to nya seperti apa,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan ada beberapa strategi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dimana strategi itu diantaranya meningkatkan produktivitas pertanian menuju swasembeda pangan, industrialisasi, kemudian ekonomi biru dan hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital transformasi, kemudian investasi yang berorientasi ekspor dan investasi non APBN.
“Sementara terkait dengan belanja negara untuk produktivitas. Jadi ada beberapa program, seperti makan bergizi gratis, kemudian pembangunan 1 juta rumah itu menjadi penting di sini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan penyederhanaan aturan main. Di sini terkait dengan deregulasi perizinan, sinkronisasi kebijakan fiskal moneter menjadi penting,” terang Eka.
Berikutnya adalah strategi penurunan kemiskinan termasuk di dalamnya adalah bagaimana perlindungan sosial yang integratif adaptif dan inklusif. Kemudian perluasan akses dan inklusivitas pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi inklusif berkelanjutan dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data terpadu.
Eka menilai peran sektor keuangan itu sangat penting melalui inklusi keuangan pada segmen prioritas.
“Jadi kalau kita lihat di sini adalah bagaimana kita melihat kebijakan pendalaman sektor keuangan, kemudian kita penguatan fungsi intermediasi dari sektor keuangan, kemudian kita masuk ke dalam penguatan basis sumber pendanaan, inklusi keuangan dan bagaimana kita menguatkan Inovasi dan pemanfaatan digital keuangan. Nah ini semua akan melihat bahwa bagaimana nanti UMKM itu dibentuk,” paparnya.
Eka mengatakan ada beberapa isu dan kendala UMKM diantaranya mengenai layanan finansial, produktivitas yang perlu ditingkatkan, kemudian terkait dengan naik kelasnya itu adalah bagaimana kemudian di sini adalah terkait dengan menembus pasar global.
“Jadi kalau kami sebenarnya di Bapennas menginginkan bahwa nanti kalau kita biarkan UMK itu langsung head to head dengan eh industri besar di internasional itu pasti akan susah bersaing, kenapa enggak kita coba buat ekosistem yang kuat kemudian baru kita head to head ke pasar internasional,” ujarnya.
Kemudian berikutnya terkait dengan keterbatasan pembiayaan UMKM yang tercermin dari rendahnya proporsi penyaluran kredit perbankan dimana porsinya itu masih sekitar 19,5% dan memang didominasi oleh sektor usaha utamanya pedagang besar dan eceran.
“Kalau kita lihat juga berdasarkan apa namanya sebaran per provinsi, ini memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu ini menjadi PR bersama adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan di luar Jawa ini supaya pembangunan ini bisa merata. Tentu saja dalam hal ini sektor-sektor atau ekosistemnya harus kita bentuk bersama-sama untuk bisa berkembang,” imbuh Eka.
Ia menegaskan soal kebijakan dan strategi untuk pembangunan ekonomi inklusif, pertama adalah dengan melihat bahwa penguatan UMKM menjadi amanat di dalam undang-undang 59 RPJP (rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045).
Di sini ada target yang cukup tinggi yaitu terkait dengan bagaimana jumlah usaha kecil dan menengah itu meningkat dari 1,32% menjadi 5% di tahun 2045.
Kemudian juga ada target terkait dengan rasio kewirausahaan yang meningkat dari 3% menjadi 8% dan How to-nya adalah pertama tentu saja akan meningkatkan kepastian tenaga kerja dan menciptakan wirausaha yang berorientasi kepada pertumbuhan yang inklusif.
Kemudian yang kedua adalah memperluas akses dan pengembangan inovasi pembiayaan usaha, kemudian percepatan digitalisasi, formalisasi bisnis seperti pemberian insentif dan perluasan akses pasar kemudian meningkatkan daya saing dan perlindungan UMKM dan berikutnya adalah memperluas jaringan pasar domestik dan global.
Upaya intervensi juga dilakukan melalui kebijakan fiskal untuk mendukung UMKM yaitu terkait dengan pajak penghasilan, subsidi bunga bantuan langsung tunai, realokasi PPN dan lain-lain. Selanjutnya terkait dengan pembiayaan Ultra mikro itu menjadi salah satu alat intervensi kebijakan fiskal di dalam mendukung UMKM. Jadi di sini memang pembiayaan Ultra mikro itu yang sudah kita kenalkan tahun 2017 itu menjadi salah satu katalis untuk pembiayaan mikro untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tidak hanya itu,terkait dengan UMKM itu juga diiringi dengan perkuatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial. Jadi dalam hal ini, program-program masyarakat miskin dan rentan itu akan diarahkan untuk menuju masyarakat kelas menengah. Dan beberapa pantuan sosial yang kita lakukan itu termasuk di dalamnya adalah tidak hanya bantuan sosial, tapi bagaimana memberdayakan masyarakat tersebut.
“Dengan demikian diharapkan akan menumbuhkan kelas menengah di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi di dalam hal ini strategi utamanya adalah perluasan akses, kemudian terkait dengan peningkatan iklim investasi dan berikutnya adalah bagaimana kita juga peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan sistem logistik dan konektivitas. Ini menjadi penting di dalam penguatan peningkatan kelas menengah,” ungkap Eka.
Pengembangan ekonomi inklusif yang mencakup berbagai aktor pembangunan membutuhkan kolaborasi dan penguatan sinergi berbagai pihak.
“Jadi pertama adalah bagaimana kita menyelaraskan sasaran kebijakan pertumbuhan inklusif. Tadi di awal, Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa banyak program-program yang scattere di dalam kementerian-kementerian lembaga. Dan mungkin itulah yang harus kita coba untuk kita apa konsolidasikan. Sehingga targetnya jelas tidak satu ini punya program sendiri dan lain-lain,” imbuh Eka.
Menurutnya dengan kolaborasi teknologi data menjadi penting karena salah satu informasi data itu menjadi bahan untuk bisa mengevaluasi dan kita bisa merupan kebijakan secara tepat dan benar.
Kemudian formalisasi usaha termasuk memperkuat akses formal terhadap UMKM ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan usaha .
“Bank BRI ini adalah contoh yang baik karena bank BRI ini adalah bank yang relatif cukup besar dan penyaluran kreditnya terhadap UMKM sudah cukup banyak. Kalau tadi saya lihat itu mencapai sekitar Rp1000 triliun. Ini adalah salah satu upaya yang nyata pengembangan UMKM,” ungkap Eka.
