Selamatkan PT Sritex Sukoharjo, Komisi VII DPR RI Sepakat Bakal Revisi UU Kepailitan

SuaraSurakarta.id - Anggota DPR RI Komisi VII Mohamad Hatta menegaskan bahwa PT Sritex Tbk harus diselamatkan pemerintah.

Ini merupakan hasil dari kunjungan Komisi VII DPR RI ke PT Sritex Tbk belum lama ini.

"Hasil kunjungan kami ke PT Sritex kemarin. Kami semua sepakat Sritex harus diselamatkan titik tidak ada koma, harus diselamatkan," terang dia dihadapan ribuan karyawan PT Sritex Tbk, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya ini ada kesalahan miss  manajemen tentang undang-undang yang ada di Indonesia. Seharusnya tidak disama ratakan UU kepailitan itu bisa mempailitkan perusahan yang berjumlah besar atau padat karya seperti ini.

Baca Juga:Viral! Video Detik-detik Tangis Haru Ribuan Karyawan PT Sritex Usai Dipastikan Tak Ada PHK

"Tidak boleh disamakan, masak yang 50 orang disamakan dengan 50 ribu orang. Itu tidak benar," katanya.

Hatta menegaskan bahwa komisi VII sepakat untuk merevisi UU Kepailitan dan sudah rapat dengan Menteri Perindustrian Agus Gumilang Kartasasmita. UU itu harus direvisi, supaya kurator dan hakim pengawas tahu bahwasannya DPR juga punya kuasa. 

"DPR bisa membuat UU, kalau dia macam-macam terhadap Sritex, kita juga akan macam-macam terhadap mereka. DPR itu kalau sepakat seluruh fraksi membuat UU sehari jadi, gampang itu. Jadi artinya sekarang jangan sok-sok kuasa lah, kita harus memikirkan hajat hidup orang banyak," papar dia.

Hatta mengatakan di PT Sritex itu ada sekitar 50 ribu orang yang sudah bekerja dengan tenang. Mereka mengharapkan hadiah atau mendapatkan apa yang diinginkan tapi tahu-tahu perusahaan dipailitkan.

"Ini kan aneh, jadi tidak semudah itu. Hikmah kepailitan Sritex ini ada dua, UU yang kami siapkan khusus untuk masyarakat tekstil. Kami membuat dua UU yang berhubungan dengan tekstil, satu UU perindustrian, kita atur industrinya dan lebih spesifik lagi kita membuat satu lagi UU sandang," jelasnya.

Baca Juga:Singgung Permendag 8/2024, Iwan Setiawan Lukminto Ungkap Biang Kerok PT Sritex Pailit

Jadi dua UU itu sudah di setujui di komisi VII DPR RI. Bahkan sudah sudah masuk badan legislatif (baleg), sudah masuk (Program Legislasi Nasional (Proleknas), tinggal diumumkan apa yang akan di bahas lebih dalam.