SuaraSurakarta.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo digoyang isu dugaan dana bantuan politik (Banpol) yang menguap sejak 2019.
Sejumlah kader PSI Kota Solo buka suara dan menyebut sejak 2019 silam penggunaan dana mencapai ratusan juta itu tak jelas penggunaannya.
Salah seorang kader DPD PSI Solo, Dimas Bambang Laksono Putro mengaku, banyak kader yang mempertanyakan penggunaan dana Banpol tersebut. Bahkan, belakangan makin menguat hingga melakukan desakan untuk dilakukan trasparansi dari pengurus DPD PSI Kota Solo.
"Sejak 2019, alokasi dana itu gak jelas. Kalau gak percaya, tanyakan ke masing-masing lima DPC PSI Kota Solo," tandas Dimas, Selasa (9/4/2024).
Baca Juga:Driver Ojol Asal Solo Lolos Anggota DPRD: Ngaku Masuk Politik Gara-gara Jokowi
Dikatakan, pihaknya telah berupaya untuk menanyakan alokasi dana yang dicairkan melalui Kantor Kesbangpol Kota Solo. Namun, selalu saja tak mendapat jawaban.
"Terakhir kemarin, saat dilakukan pertemuan. Saya sempat menanyakan hal tersebut (masalah alokasi dana Banpol-red), malah saya dikatain berisik. Lalu, saya suruh tanya langsung ke Yogo (Ketua DPW PSI Jateng yang sebelumnya sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo)," ungkap Dimas.
Mendapat jawaban tersebut, dirinya justru mempertanyakan terkait struktur kepartaian berlambang mawar merah tersebut.
"Saya kan cuma kader. Ada strukturalnya, meningkat ke atas. Lha masak, saya suruh langsung ke Yogo. Ini gak solutif, kami hanya ingin tahu itu," tegasnya.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir kondisi DPC PSI di lima kecamatan Kota Solo sangat memprihatinkan. Tak adanya kegiatan yang didukung anggaran dari DPD, terpaksa masing-masing kader merogoh kocek untuk terjun ke lapangan.
Baca Juga:Dorong KGPAA Mangkunegara X Maju di Pilkada Solo, PSI: Yang Bisa Melanjutkan Cuma Dia
"Permintaan kader itu sebenarnya gampang mas, intinya transparansi anggaran di internal PSI Solo. Kalau caranya seperti ini, ya kan gak adil," ungkapnya.
- 1
- 2
