SuaraSurakarta.id - Ratusan SD negeri di Solo masih kekurangan siswa saat Proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB jelang memasuki tahun ajaran baru
Bahkan ada satu sekolah yang hingga saat ini baru mendapatkan satu siswa saja. Sebanyak 142 SD negeri di Kota Solo kekurangan siswa, diantaranya SDN Tumenggungan dan SDN Nayu Barat 1.
Kondisi itu memantik keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Ketua LAPAAN RI Jawa Tengah, Dr BRM Kusumo Putro SH MH.
Kusumo menilai, fakta ratusan SD di Kota Bengawan yang tak mendapatkan murid sesuai kuota membuktikan kegagalan Kepala Dinas Pendidikan, Dian Rineta.
Baca Juga:Jadi Sorotan Kementerian, Kisruh Kecurangan PPDB Zonasi Kota Bogor Diselidiki Polisi
"Ini ironis ya ratusan SD negeri di Solo tidak dapat murid. Saya kira kondisi ini menjadi bukti kegagalan Kepala Dinas Pendidikan dalam menyongsong tahun ajaran baru," tegas BRM Kusumo, Jumat (14/7/2023).
Dia memaparkan, Kepala Dinas Pendidikan dinilai harus ikut bertanggung jawab akan permasalahan ini dan harus mencari apa penyebabya.
"Tidak terus diam saja tanpa melakukan apapun dan seakan hal ini adalah tanggung jawab kepala sekolah dan guru pengajar," jelasnya.
LAPAAN RI Jateng juga meminta Komisi IV DPRD Solo memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk klarifikasi terkait banyaknya SD yang tidak diminati oleh orang tua anak untuk mendaftarkan anaknya.
Selain itu, juga meminta daftar SD di tahun ajaran baru ini yang minim muridnya.
Baca Juga:Kisruh PPDB Zonasi Juga Terjadi Bandung Barat, Orang Tua Siswa Sakit Hati dengan Sekolah
"Kalau memang Kepala dinas dipandang tidak mampu bekerja maka layak untuk merekomendasikan kepada wali kota untuk dicopot jabatannya," tegas sosok yang juga pengacara kondang Kota Solo tersebut.
Sebelumnya, Kepala SDN Tumenggungan Solo, Leliy Maria mengatakan, sekolahnya menyediakan 28 kuota siswa pada tahun ajaran 2023/2024. Namun, hanya satu siswa yang mendaftar saat PPDB online.
"Sampai akhir PPDB 2023, hanya mendapatkan satu siswa dari 28 kuota yang disediakan," kata Leliy.
Dikatakan, satu siswa tersebut merupakan limpahan dari sekolah lainnya melalui jalur afirmasi. Sedangkan untuk jalur reguler atau zonasi belum ada satu siswa pun yang mendaftar.
"Minimnya jumlah siswa sudah terjadi dari tahun ke tahun. Mulai lima tahun terakhir. Letak geografis sekolah yang berada di tengah kota serta dikepung dengan industri dan pertokoan membuat tidak adanya siswa yang mendaftar," kata dia.
