Kedatangan warga ke lokasi itu untuk menuntut pertanggungjawaban kepala desa yang harusnya dilaksanakan tidak dilaksanakan.
"Tadi sudah disepakati untuk besok, 6 Juli 2023 semua program terealisasikan. Seandainya besok tidak terealisasi, beliau (kades) siap membuat pernyataan surat pengunduran diri," papar dia.
Menurutnya harapan warga ini benar-benar menjadi pembelajaran bagi kepala desa Godog dan kepala desa yang lain. Untuk lebih berhati-hati dan lebih amanah menjadi kades yang baik membawa kemakmuran warganya.
Sementara itu Anggota BPD Godog, Joko Supardi mengatakan bahwa ini sebenarnya klarifikasi. Karena anggaran tahun 2019 hingga 2020 sudah permasalahan, tapi permasalahan keuangan hingga tahun 2023 ini masih bermasalah tidak bisa direalisasikan sesuai aturan.
Baca Juga:Dalih Ingin Hapus Stuntung dan Kemiskinan Ekstrem, Cak Imin Usul Dana Desa Naik jadi Rp5 Miliar
"Ini klarifikasi keuangan tahun 2022 dan 2023 tahap 1, tapi sebelumnya itu sudah ada berita acara. Itu dana desa dan belum terealisasikan," jelasnya.
"LKPJ 2022 menyisakan itu, katanya sudah ada di rekening tapi sampai sekarang kami tidak tahu dana itu. Itu beku, tapi beku di siapa kami tidak tahu," sambung dia.
Terpisah Kades Godog, Agus Adi Setiawan membantah apa yang disangkakan warga. Karena ada sejumlah program yang sudah terlaksana dan memang ada yang belum.
"Dari 20 poin yang disangkakan warga, ada dana yang sudah cair, memang ada yang belum. Yang sudah cair itu, seperti PMT Balita, PMT lansia, intensif kader balita dan posyandu, RDS anggaran 2023, yang belum segera kami realisasikan pencairannya," pungkasnya.
Kontributor : Ari Welianto
