SuaraSurakarta.id - Menghadapi tahun politik mendatang, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Sehingga, membuat suasana tahun politik menjadi panas dan rentan gesekan di tingkat masyarakat.
"Saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan isu yang dihembuskan. Khususnya di wilayah Jateng dan Solo Raya pada khususnya," terang Ketua DPD Pengacara dan Pejabat Bela Umat (PEJABAT) Jawa Tengah, Abdul Mas'ud saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/6/2023).
Dikatakan, ormas Islam jangan mudah untuk dihasut dan diadu domba satu dengan yang lain. Sehingga, dapat menggerus persatuan dan kesatuan NKRI.
Disinggung mengenai kegiatan HUT ke-26 Ormas Mega Bintang di Kota Solo, Mas'ud mengatakan, dirinya melihat itu sebagai bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres.
"Menang kalah dalam demokrasi itu hal biasa. Saya secara pribadi melihat ini sebagai sebuah bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres," ungkapnya.
Jika terjadi kecurangan yang tersistematis, kata Mas'ud, hendaknya disampaikan secara bijak melalui saluran hukum yang telah disediakan.
Bukan dengan cara people power yang digaungkan saat kegiatan yang dipusatkan di Kawasan Kartopuran, Kecamatan Serengan, Kota Solo pada Minggu 11 Juni 2023.
Menurutnya, cara seperti itu dinilai kurang elegan. Bahkan, akan menjadi blunder bagi calon yang akan diusung. Dia menyarankan, lebih baik mengawal jalannya Pemilu 2023 supaya terhindar dari kecurangan yang terjadi.
Baca Juga:Jadi Bupati Karawang 2 Periode, Cellica Cerita Anggota DPR RI ini Saksi Sejarah Dirinya di Politik
"Belajar dari 2019 lalu. Saya mengajak seluruh masyarakat Solo dan Jawa Tengah, jangan mudah terprovokasi seruan-seruan yang menyesatkan, yang justru akan berdampak negatif pada calon yang akan di usung dalam 2024," imbaunya.
Tak lupa, dia juga mengajak untuk mewaspadai upaya provokatif demi terciptanya Pemilu, Pileg dan Pilpres secara aman, nyaman dan jauh dari kecurangan.
"Bangsa Indonesia adalah milik seluruh seluruh warga negara Indonesia. Jangan karena perbedaan pandangan politik membuat masyarakat terpolarisasi," ajaknya.
