SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mencoret anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas wali kota dan wakil wali kota tahun 2023 nanti.
Padahal, pemakaian mobil listrik merupakan instruksi presiden (Inpres). Gibran pun siap menerima sanksi karena tidak mengindahkan inpres pemakaian mobil listrik.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan jika langkah Wali Kota Gibran sangat tepat dan benar. Bahkan bisa ditiru oleh kepala daerah dan pejabat yang lain.
"Itu bisa ditiru, itu sangat betul. Kepala daerah tidak usah ikutan pusat, kalau pusat itu kan duite banyak. Untuk menteri silahkan lah dan kepala daerah tidak penting," kata dia, Rabu (2/11/2022).
Baca Juga:Pakar Lingkungan Tolak Saran Gibran Larang Pedagang di CFD, Sebut Hal Itu Tak Selesaikan Masalah!
Joko menjelaskan, jika mobil wali kota masih bagus dan bisa digunakan kan. Mobil listrik itu lifestyle saja, tidak usah mengikuti pemerintah pusat.
"Mobilnya wali kota masih bagus kan?, yaudah pakai yang ada saja. Itu lifestyle saja, tidak usah mengikuti pusat. Pusat duite banyak, jadi biar saja," ungkap dia.
Menurutnya, untuk yang di daerah-daerah lebih baik uangnya digunakan kepentingan lainnya. Apalagi masih banyak warga miskin yang ada di daerah, itu malah lebih penting.
"Daerah-daerah itu tidak usah ikut-ikutan. Mobil listrik itu lifestyle, urgennya apa di daerah, jadi nanti dulu dipikirin itu uangnya untuk lain. Mungkin nanti pas ganti wali kota 2024, ini masih dua tahun lain," katanya.
Joko mengatakan, adanya subsidi dari pemkot untuk Batik Solo Trans (BST) sampai akhir cukup bagus.
Baca Juga:Persiapan Pernikahan Kaesang & Erina Gudono Sudah 100 Persen, Gibran: Saya Bosan
Djoko menjelaskan jika inpres yang dibuat itu pelaksanaannya secara bertahap. Bahkan dalam inpres itu dibuat ada motif bisnis.
"Inpres itu kan bertahap, inpres itu kebutuhan bisnisnya juga. Orang sudah investasi, kok tidak ada yang beli makanya dibuat aturan itu," sambung dia.
Djoko menambahkan, daerah juga berpikir jika kebutuhan rakyat yang ada di daerah itu apa. Apalagi kebutuhan untuk mobil listrik itu cukup besar.
Keputusan Wali Kota Solo yang menghapus anggaran untuk membeli mobil listrik bisa menjadi percontohan daerah lain.
Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan jika saat ini belum mendesak untuk membeli mobil listrik.
Skala prioritas saat ini adalah untuk kepentingan rakyat. Di mana dana untuk membeli mobil listrik bisa untuk membangun pasar atau taman cerdas di kelurahan-kelurahan.
"Intinya dilihat urgensinya atau skala prioritasnya. Kalau mau beli mobil listrik sekarang timingnya tidak pas, karena sekarang sedang berusaha melakukan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," tegasnya.
"Kalau mau beli mobil baru bisa ditunda dulu lah. Apalagi sekarang harga mobil listrik masih mahal-mahal dan pilihannya masih sedikit," jelas dia.
Kontributor : Ari Welianto
