SuaraSurakarta.id - Indonesia dipastikan tak mendapat sanksi dari FIFA berkaitan dengan tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, 1 Oktober silam.
Presiden Jokowi diketahui sudah mendapatkan surat resmi dari FIFA berkaitan dengan tragedi terbesar kedua dalam sepak bola di dunia.
"Surat dari FIFA ini adalah tindak lanjut pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada 3 Oktober 2022 lalu. Berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan persnya yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10/202)2 malam.
Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan jika Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan FIFA akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia.
Baca Juga:Half Time: Keunggulan 1-0 Timnas Indonesia atas Palestina Tutup Babak Pertama
"FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," ujar Presiden Jokowi
Selanjutnya, pemerintah memaparkan bahwa akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan pemerintah Indonesia untuk membangun standar keamanan stadion di seluruh stadion yang ada di Indonesia.
“Dua, Memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan suporter untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama,” papar Presiden Jokowi.
Adapun poin keempat, terkait pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi-potensi risiko yang ada. Dan kelima menghadirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya.
Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, juga akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.
"Nanti, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah," tegas Presiden Jokowi.
