Meski Berpotensi Menaikan Harga BBM Bersubsidi, Publik Tetap Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Hasil survei Indometer menunjukkan publik memberikan apresiasi positif kepada Presiden Jokowi atas kinerja pemerintah dalam mengatasi inflasi

Budi Arista Romadhoni
Rabu, 31 Agustus 2022 | 06:10 WIB
Meski Berpotensi Menaikan Harga BBM Bersubsidi, Publik Tetap Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022). [ANTARA/Gilang Galiartha]

SuaraSurakarta.id - Hasil survei Indometer menunjukkan publik memberikan apresiasi positif kepada Presiden Joko Widodo atas kinerja pemerintah dalam mengatasi inflasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indometer Leonard menyebutkan sebanyak 80,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja presiden dalam hasil survei.

"Publik puas dengan kinerja Jokowi karena dinilai telah bekerja keras mengatasi inflasi," kata Leonard dikutip pada ANTARA Rabu (30/8/2022).

Menurut dia, masyarakat Indonesia menyadari situasi saat ini memang sulit; namun, masyarakat melihat Pemerintah bekerja mencari solusi. Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah bertahan untuk menggelontorkan subsidi yang diuntungkan dengan windfall komoditas di pasar global.

Baca Juga:Jokowi Kembali Salurkan Bantuan Sosial, Netizen Minta Validasi Ulang

"Tetapi, sinyalemen menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas mulai melandai, yang akan berpengaruh terhadap pemasukan APBN," tambahnya.

Hal itu terbukti dari rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar, katanya. DPR menolak adanya kuota tambahan yang berpotensi membuat anggaran subsidi terus membengkak. Pemerintah masih membuat skenario kenaikan harga Pertalite dan solar dengan sejumlah opsi dan menyiapkan bantuan sosial (bansos).

"Kenaikan harga BBM bersubsidi bisa dipastikan akan mengerek laju inflasi dan menuai protes masyarakat," katanya.

Naiknya harga Pertalite, katanya, bisa membuat selisih harga dengan Pertamax, yang merupakan BBM non-subsidi, menjadi lebih kecil. Pemerintah telah mendorong agar masyarakat mengonsumsi BBM dengan oktan tinggi dan lebih ramah lingkungan.

"Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat mengapa BBM bersubsidi dinaikkan serta apa kompensasi yang bisa didapatkan," imbuhnya.

Baca Juga:Jokowi Pilih Jabar dan DKI Jakarta Tuan Rumah KTT U20, Ridwan Kamil : Karena Saya dan Anies Berteman Baik

Sebagai catatan, terdapat 18,9 persen responden yang menyatakan tidak puas, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya 0,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei Indometer dilakukan pada 15-20 Agustus 2022 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Margin of error survei sekitar 2,98 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini