SuaraSurakarta.id - Kerabat Keraton Solo, KPH Eddy Wirabhumi angkat bicara soal penyitaan Ndalem Kusumobratan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penyitaan oleh Kejagung terhadap bangunan bersejarah tersebut diduga terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen.
Pantauan di lapangan di depan ndalem tersebut sudah terpasang papan berukuran besar dengan latar belakang warna merah.
Papan tersebut bertuliskan Tanah/Bangunan ini Telah Disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung. Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dirdik Jampidsus Kejagung No PRINT-101/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen tahun 2017-2020 atas nama Maryoso Sumaryono DKK.
Baca Juga:Rumah Pangeran di Solo Disita Kejagung, Diduga Terkait Korupsi Taspen
Kanjeng Eddy Wirabhumi menjelaskan, aset atau tanah di Ndalem Kusumabratan tak lagi milik kerabat Keraton Kasunanan Surakarta sejak tahun 1990-an silam.
"Setahu saya yang terakhir dimiliki kan PT Sekar apa itu yang Dirutnya sudah ditahan. PT sekar itu memasukan aset bangunan tersebut ke PT Taspen. Nilainya berapa saya kurang tahu. Tapi kalau melihat kerugiannya Rp150 miliar," ungkap Eddy Wirabhumi kepada Suarasurakarta.id.
Namun demikian, mantu dalem dari PB XII itu tidak mengetahui secara pasti kapan dan untuk apa proses bergulirnya itu, dirinya hanya kemudian mengetahui dan menyimak akhir hingga akhirnya bermasalah hingga penyegelan.
"Taspen ini kan banyak sekali masalahnya. Diantaranya adalah masalah di situ (dugaan korupsi), kan begitu," tuturnya.
Disinggung terkait asal muasal Ndalem Kusumabratan, dirinya juga mengungkapkan bahwa tanah tersebut memang tanah keraton pada Sunuhun PB X.
Baca Juga:KPK Terima Pengembalian Uang Negara Rp22 Miliar dalam Kasus Korupsi IPDN di Kemendagri
"Waktu itu rumah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Kusumo Broto, putra dari PB X, sesuai nama kediamannya. Sempat juga menjadi pejabat keraton,"ujar dia.
- 1
- 2
