SuaraSurakarta.id - Kasus dugaan penipuan, penggelapan, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh dua bos PT Sinarmas yang dilaporkan pengusaha asal Kota Solo, Andri Cahyadi sudah hampir setahun berjalan.
Seperti diketahui, dua orang yang dilaporkan ke Bareskrim Polri, 13 Maret 2021 silam adalah Indra Wijaya selaku Komisaris Utama PT Sinarmas, serta Kokarjadi Chandra yang merupakan Dirut PT Sinarmas Securitas.
Andri Cahyadi selaku pelapor mengaku mengalami kerugian mencapai Rp 21 triliun berdasarkan catatan hingga akhir Desember 2021.
Hanya saja, berdasarkan dua Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Andri menyebut hingga saat ini sosok Indra Wijaya belum dipanggil untuk dimintai keterangan.
Baca Juga:Gudang Ekspedisi Kamal Muara Jakarta Utara Terbakar, Merambat ke Gudang Shopee Express
"Kami mendesak agar Indra Wijaya segera dipanggil untuk memberikan keterangan. Karena semua bukti-bukti, data, dan keterangan lengkap sudah saya berikan ke penyidik Bareskrim," kata Andri Cahyadi kepada awak media, Minggu (27/2/2022) malam.
Selain itu, lanjut Andri, melihat dengan berbagai bukti dan keterangan yang sudah diberikan, dirinya menilai sudah saatnya polisi mendalami lagi kasus tersebut dan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan.
"Dengan naik ke penyidikan dan dilanjutkan penetapan tersangka, akan lebih memudahkan kepolisian untuk mendapatkan fakta lebih dalam dan kuat lagi. Apalagi semua bukti yang minta kepolisian semua sudah saya berikan," tegas dia.
Andri menambahkan, pihak Sinarmas beberapa kali memberikan penawaran perdamaian dalam penyelesaian kasus tersebut. Bahkan, Sinarmas juga menawarkan sejumlah uang mulai Rp180 miliar hingga Rp 5,6 triliun agar masalah hukum tersebut dihentikan.
Namun, lanjut Andri, penawaran perdamaian itu hanya upaya Sinarmas untuk mendunda proses penyelidikan dan adanya upaya restorative justice dari pihak kepolsian.
Baca Juga:Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land Mulai Membangun Living World Grand Wisata
"Penawaran itu (perdamaian) hanya iming-iming dan realisasinya jauh dari kenyataan. Karena memang Sinarmas harus membuktikan saham-saham yang mereka miliki dan itu diambil dari perusahaan saya," jelas Andri.
Andri meminta agar PT Sinarmas Securitas juga membuktikan bahwa saham-saham didapatkannya secara sah. Kemudian membuktikan bagaimana saham-saham yang diambil dari perusahaannya yakni PT Saibatama International Mandiri (SIM),.
Andri juga menegaskan, dirinya tidak pernah mempunyai utang yang disebutkan mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun.
"Tidak ada bukti. Saya minta dibuktikan terbalik, kapan menerima dana, kapan saya tanda tangan, apa yang saya dapatkan. Baik itu utang di Sinarmas maupun anak perusahaannya," tegasnya.
"Saya berharap proses ini terus dikawal dan Sinarmas segera bergerak memiliki niat menyelesaikan masalah ini. Kalu tidak ya kita akan terus perjuangkan sampai meja hijau," tambah Andri Cahyadi.
Di sisi lain, Andri Cahyadi juga mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada sejumlah pihak termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo berkaitan penyelesaian kasus dugaan penipuan, penggelapan, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh dua bos PT Sinarmas.
Seperti diberitakan sebelumnya, lasus itu bermula saat dirinya yang merupakan Komisaris Utama PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (PT EEI) berja sama dengan PT Sinarmas dalam hal suplai batu bara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Selama ini, PT EEI bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara, pengembangan dan pembagunan tenaga listrik dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap.
"Sebelum itu, perusahaan saya sudah lebih dulu bekerja sama dengan PT PLN untuk suplai batu bara sejak 2012. Saya pemilik perusahaan dan memiliki 53 persen saham di PT EEI," ungkap Andri, 13 Maret 2021 silam.
Seriring berjalannya waktu atau sekitar 2015, pihaknya berkolaborasi dengan PT Sinarmas untuk suplai kebutuhan batu bara yang lebih besar.
Dalam kerjasama itu, PT Sinarmas menempatkan seseorang yang bernama Benny Wirawansah yang akhirnya menduduki posisi Direktur Utama PT EEI.
Hanya saja, Andri melihat adanya kejanggalan dan ketidakberesan setelah kerjasama itu berjalan sekitar 3 tahun.
Selain tidak ada profit berdasarkan kerjasama awal, dirinya justru mendapati fakta jika perusahaanya dibebani hutang hingga mencapai Rp 4 triliun.
Hutang-hutang itu disebut Andri juga didapatkan dari perusahaan milik Grup Sinarmas.
Tak hanya dibebani hutang, bahkan, lanjut Andri, saham yang dimilikinya dari 53 persen tinggal 9 persen.
Berdasarkan sejumlah kejanggalan itu, dirinya mengambil tindakan dengan tidak menandatangani laporan keuangan pada 2018 dan meminta audit menyeluruh hingga membawa ke ranah hukum.
