SuaraSurakarta.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat gebrakan baru. Partai politik itu membuat program menikahi para janda yang ditinggal suaminya atau poligami.
DPP PKS mengeluarkan program yang membolehkan kader poligami. Jajaran pengurus partai itu beralasan program tersebut untuk membantu para janda dan anak yatim dari kalangan internal partai.
Menyadur dari Solopos.com, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Solo, Sugeng Riyanto, menilai implementasi dari program tersebut kembali kepada masing-masing kader, apakah akan menjalankannya atau tidak.
Wakil Ketua DPRD Solo itu memaknai program tersebut sebagai bentuk kepedulian PKS terhadap persoalan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Sebab menurutnya banyak kader dan simpatisan PKS yang menjadi janda, yatim, dan duda.
Baca Juga:PKS Diskakmat Komunitas #SaveJanda: Bantu Anak Yatim Pakai Beasiswa, Bukan Poligami Janda!
“Lantas DPP dalam hal ini membuat kebijakan berorientasi kepada lini struktur bagaimana membuat upaya support para kader mulai pendataan sampai ekonomi. Lalu untuk kader ada unit pembinaan anggota,” terangnya, Kamis (30/9/2021).
Melalui program pembinaan anggota itu lah, menurut politikus PKS Solo itu, para kader yang sudah mampu diharapkan bisa poligami. Namun menurutnya poligami kader PKS diprioritaskan kepada para janda dari kalangan kader partai.
“Dilihat dari latar belakang dan kontekstual kekinian, problem yang harus diselesaikan internal dulu. PKS bertanggung jawab menyelesaikan problem kader. Secara internal ada tanggung jawab itu. Jadi internal dulu, baru merambah luar,” katanya.
Perekrutan Kader Baru?
Disinggung jumlah kader perempuan PKS yang ditinggal suaminya karena Covid-19, Sugeng mengaku tidak hafal. Tapi ia mengakui ada beberapa. “Yang hafal Pak Daryono [Ketua DPD PKS Solo] dan jajarannya. Tapi ada beberapa,” imbuhnya.
Baca Juga:Izinkan Kadernya Berpoligami, PKS: Demi Memuliakan Anak Yatim
Sugeng menegaskan PKS Solo tidak naif menjadikan program poligami sebagai upaya untuk merekrut kader baru. Sebab menurutnya ketika kader PKS menikahi janda yang bukan dari kader partai tidak serta merta bisa menjadi anggota PKS.
Justru Sugeng menilai yang terjadi bisa juga sebaliknya. “PKS enggak senaif itu lah. Ya nek kemudian menggandeng dari luar terus jadi PKS. Nek sebaliknya bagaimana? Kan bisa saja terjadi. Kita enggak mikir ke situ lah. Ini semata kemanusiaan,” terangnya.
Ditanya apakah ada penambahan kader PKS seiring diluncurkannya program boleh berpoligami, Sugeng mengaku belum tahu. Ia mengatakan sulit mengukur adanya pertambahan kader partai yang dikarenakan program poligami.
