SuaraSurakarta.id - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan saat ini politik internal di Afghanistan masih cair pasca pasukan Taliban menguasai kota-kota, termasuk Ibu Kota di Afghanistan.
Mullah Abdul Ghani Baradar salah satu pendiri Taliban diberitakan sudah kembali ke Afghanistan dari pengasingan selama ini di Qatar. Faksi-faksi dalam Taliban pun sedang bertemu dan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan.
Sementara Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh melalui sosial media menyatakan dirinya sebagai Presiden yang sah berdasarkan konstitusi dan meminta rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban.
Belum lagi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikabarkan mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab bersuara untuk pertamakali di sosial media dengan mengatakan siap berunding dengan Taliban.
Baca Juga:Taliban Minta Warga Kembali Bekerja Demi Ekonomi Negara, Warga Malah Makin Ketakutan
Itu sebabnya, menurut Hikmahanto, sangat prematur bila pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan.
"Pemerintah perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan," kata Hikmahanto melalui pernyataan tertulis, hari ini.
Bila tidak dan memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban, menurut Hikmahanto, pemerintah dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain.
Pada saat ini, kata dia, yang terpenting bagi pemerintah adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan.
Situasi yang tidak menentu secara politik saat ini mendorong masyarakat Afghanistan untuk keluar dengan cara apapun dari negerinya. Perempuan, anak-anak, dan pria menyerbu pesawat udara yang hendak mengudara. Mereka berjalan berkilo-kilo agar sampai ke perbatasan dan memasuki negara ketiga, kata Hikmahanto.
Baca Juga:Partai Islam Malaysia Ucapkan Selamat Taliban Kuasai Afghanistan dari Cengkeraman Kolonial
Mereka tidak mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan serta pakaian. Belum lagi mereka tidur dan melakukan kegiatan sehari-hari di alam terbuka.
Hikmahanto menekankan tragedi kemanusiaan ini harus dihindari karena ini berkaitan dengan eksisitensi fundamental dari manusia terlepas dari asal, agama, ras maupun latar belakang lainnya.
Indonesia disarankan untuk menyerukan dan memberi ba, ntuan kongkrit kepada rakyat Afghanistan berupa makanan, pakaian bahkan dana.
Pemerintah juga perlu menyerukan PBB, khususnya UNHCRuntuk memberi perhatian yang maksimal.
"Bahkan pemerintah perlu mengimbau negara-negara OKI untuk memberi dukungan finansial bagi kebutuhan mendasar manusia di Afghanistan. Pemerintah juga perlu menyerukan masyarakat dunia untuk mencegah terjadinya korban di Afghanistan dengan melakukan hal kongkrit tanpa bayang-bayang kepentingan politik. Intinya eksistensi manusia yang saat ini berada di Afghanistan harus diselamatkan," katanya.
