Gedung Agung Yogyakarta
Esok harinya, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam IX menyambut rombongan presiden di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ketika itu Yogyakarta daerah aman. Kekuatan militer sekutu dan Jepang sudah pergi dan NICA belum masuk.
Presiden Soekarno untuk kali pertamanya mendapat akomodasi yang memadai sebagai kepala negara, yakni Gedung Agung, yang terletak di ujung Malioboro.
Gedung Agung pun resmi menjadi kantor sekaligus kediaman bagi Presiden Soekarno bersama keluarga. Bangunan ini sudah cukup layak bagi seorang kepala negara (baru) untuk memimpin pemerintahan. Gedung bekas kediaman resmi Residen Yogyakarta itu selesai dibangun tahun 1832. Di tempat lain, banyak bangunan serupa dan biasa disebut keresidenan.
Baca Juga:Megawati Mengaku Terbelenggu Bicara Saat Jadi Presiden Indonesia
Dari Yogyakarta, pelaksanaan administrasi pemerintahan bisa digelar lebih teratur. Sejumlah kementerian beroperasi dari bangunan lain peninggalan Belanda, yang ada di sekitar Malioboro dan Kota Baru.
Namun, tekanan politik dan militer NICA tak kunjung berhenti. Bahkan, pada 20 Juli 1945, pasukan NICA menyerang kota-kota republik di Sumatra dan Jawa, yakni di Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Serangan yang disebut sebagai Agresi I itu bertujuan menguasai perkebunan dan pertambangan yang sebelumnya dioperasikan Hindia Belanda. Ibu Kota RI mulai terancam. Kekuatan militar NICA hanya berjarak sekitar 110-120 km saja di front barat dan utara.
Serangan berikutnya (Agresi II) terjadi pada 19 Desember 1948. Yogyakarta diserang dari darat dan hari itu jatuh ke tangan NICA. Para pemimpin republik, mulai dari Bung Karno, M. Hatta, Agus Salim, Syahrir, ditangkap dan diasingkan.
Sebagian diboyong ke Pangkalpinang dan Muntok, Pulau Bangka, sebagian Parapat dan Brastagi, Toba, di Sumatra Utara. Sempat beberapa hari di Parapat, namun kemudian Bung Karno bersama H. Agus Salim dibawa ke Bangka.
Baca Juga:Sempat Kehabisan, DIY Dapat Tambahan 167 Ribu Lebih Dosis Vaksin Covid-19
Sebelum ditangkap pasukan Belanda, Bung Karno sempat membuat surat kawat ditujukan ke A.A. Maramis, yang sedang berada India, dan Menteri Perdagangan RI Syafruddin Prawiranegara, yang sedang berada di Bukittinggi, untuk membentuk pemerintahan darurat.
