Sebelumnya, FKPPI mewakili Pemerintah Kota Solo menggugat putusan inkrah Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan ahli waris Sriwedari. Penggugat menempuh jalur derden verzet atau perlawanan pihak ketiga untuk membatalkan putusan bahwa Sriwedari merupakan milik ahli waris.
Theo mengatakan FKPPI maupun Pemkot Solo masih memiliki peluang karena sebagian objek tereksekusi ada objek lain milik Pemkot Solo yakni HP 26 dan HP 46. Menurutnya, dua HP itu tidak pernah disentuh perkara lain selama ini.
Ia menjelaskan saksi ahli derden verzet menjadi poin masuk untuk melawan putusan inkrah. Tanah Sriwedari seharusnya tidak bisa dieksekusi karena ada kesalahan pada objek eksekusi.
“HP 26 dan HP 46 menurut saksi ahli dari BPN memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak pernah batal, tidak pernah tersangkut apa pun. Termasuk dalam perkara berkekuatan hukum tetap. Kami berharap hakim objektif, sehingga dua HP itu terlindungi tidak tercaplok perkara lalu,” paparnya didampingi Pelindung FKPPI Solo, Hasta Gunawan.
Baca Juga:Waduh! Kaesang 'Bantah' Gibran Soal Persis Solo Ikut Piala Wali Kota
Dalam persoalan sengketa Sriwedari, batasan luasan objek eksekusi yakni 99.000 meter persegi dengan batasan Jl Slamet Riyadi, Teposanan, Bhayangkara, dan Kebangkitan Nasional.
Jika dihitung dengan batasan itu luasnya menjadi 106.000 meter persegi termasuk hak pakai bekas rumah sakit Mangunjayan dan bekas Bank Pasar. Dua objek ini tidak pernah masuk dalam proses sengketa.
