Mursidi mengatakan dasar utama dikeluarkannya surat teguran tertulis, yakni Perda No 10/2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Ruko Disegel
"Kami tunggu saja tindak lanjutnya, paling tidak sampai Juni mendatang. Semoga seluruhnya bisa menaati Perda itu. Sehingga kami tak perlu berkoordinasi dengan Satpol PP [mengeluarkan surat teguran III]," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini 131 toko modern di Klaten. Jumlah tersebut terdiri dari Alfamart dan Indomaret. "Kami sudah cek juga hari ini. Rata-rata ingin menaati ketentuan," kata Mursidi.
Baca Juga:Kepadatan Pasar Tradisional di Lampung Jelang Hari Raya Idul Fitri
Terpisah, Satpol PP Klaten baru saja menyegel satu unit rumah dan toko (ruko) milik warga Ngalas, Kecamatan Klaten Selatan, mulai Kamis (20/5/2021). Penyegelan itu karena pemilik bangunan tersebut tak mengantongi surat izin pendirian bangunan dan pemanfaatan tanah.
Bangunan ruko milik Bagiyo tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin perubahan pemanfaatan tanah (IPPT). Hal itu melanggar Perda No 15/2011 tentang Bangunan Gedung jo Perda No 5/2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
"Sebelum disegel sudah diperingatkan berulang kali. Tapi tak ada iktikad baik dari pemiliknya," kata Kepala Satpol PP Klaten, Joko Hendrawan.
