Selain itu, 75% aparatur sipil negara (ASN) akan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), kecuali untuk instansi pelayanan publik, seperti Dinas Kesehatan.
“Nanti kalau ada ASN yang keluyuran saat WFH, akan kena sanksi. Pelayanan publik tetap jalan karena masih ada 25% ASN yang masuk dijadwal untuk pelayanan,” ucapnya.
Pemkot Solo terus mematangkan implementasi dan rencana pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan ketentuan PSBB tersebut. Menurut Rudy, masih ada waktu hingga PSBB berlangsung pada 11-25 Januari mendatang.
Ia segera menggelar rapat koordinasi bersama Muspida pada Jumat (8/1/2021).
Baca Juga:PSBB Jawa-Bali, Wali Kota Solo: Kasus Covid-19 Mbledose Tenanan
“Pokoknya kami siap menjalankan perintah Presiden, instruksi Mendagri dan rilis dari Menko Perekonomian [terkait pelaksanaan PSBB],” tutupnya.
