Polemik Pembangunan GKJ Solo: Saat Aturan Negara Justru Menjadi Hambatan Beribadah

"Rumah ibadah bukanlah ancaman bagi kerukunan. Justru ketika hak warga negara untuk beribadah dibatasi, di situlah benih-benih konflik dan ketidakpercayaan muncul. Kerukunan tidak dibangun melalui pembatasan hak, tetapi melalui penghormatan terhadap hak setiap warga negara," tegasnya.

Atas dasar itu, Sajajar mendesak pemerintah pusat menjadikan polemik pembangunan GKJ Banyuanyar sebagai momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh PBM 2 Menteri.

Organisasi tersebut menilai Indonesia membutuhkan regulasi baru yang lebih menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus memberikan kepastian perlindungan terhadap seluruh umat beragama tanpa diskriminasi.

"Kasus penolakan pembangunan gereja di Solo harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Sudah saatnya negara menghadirkan regulasi yang memudahkan pendirian rumah ibadah dan memberikan kepastian perlindungan terhadap seluruh umat beragama tanpa diskriminasi," pungkasnya.