Minta Jokowi Jadi Saksi Proyek Satelit Kemhan, Tim Hukum Leonardi Sambangi Rumah di Solo

"Oleh karena itu, langkah penyelamatan slot orbit 123° BT pada masa itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan administratif biasa, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari usaha negara mempertahankan aset strategis nasional," katanya.

Ia menambahkan sejak awal program Satelit Komunikasi Pertahanan bukanlah proyek pribadi, melainkan bagian dari kepentingan strategis negara yang apabila gagal dipertahankan dapat berdampak serius terhadap kepentingan komersial, pertahanan, dan kedaulatan komunikasi Indonesia.

Dalam perkara pidana, terlebih perkara yang diperiksa menyangkut kebijakan pertahanan negara, hukum harus mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran yang menggali keseluruhan rangkaian peristiwa, siapa yang membuat kebijakan, siapa yang memberi perintah, siapa yang melaksanakan, dan apakah pelaksana tersebut bertindak untuk kepentingan pribadi atau menjalankan tugas negara.

"Atas dasar itulah, kehadiran Jokowi baik sebagai saksi mahkota menjadi sangat penting, bukan untuk menarik beliau ke dalam polemik hukum, melainkan untuk membantu Majelis Hakim memahami secara terang posisi kebijakan Presiden, urgensi penyelamatan slot orbit 123° BT, serta konteks objektif yang melatarbelakangi tindakan pejabat pelaksana di bawah struktur pemerintahan" katanya.