Takhta Terbelah Dua, Duit Rakyat Tertahan: Nasib Hibah Rp200 Juta Keraton Solo di Ujung Tanduk

Melalui juru bicaranya, Kanjeng Pakoenegoro, Tedjowulan mengaku sudah mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan menghormati masa berkabung.

"Sejak awal, saya sudah mengingatkan semua pihak di Keraton Surakarta untuk menahan diri, menghormati masa berkabung 40 hari, dan mengutamakan kerukunan. Jika tidak mau rukun, dan tidak bisa dirukunkan, wajar saja jika pemerintah sampai membekukan dana hibah untuk keraton," terang Pakoenegoro.

Lebih dari itu, momentum ini dimanfaatkan Tedjowulan untuk mendorong reformasi fundamental dalam pengelolaan keuangan keraton.

Ia mengusulkan agar di masa depan, dana bantuan dari mana pun tidak lagi masuk ke kantong pribadi Sinuhun (raja), melainkan dikelola secara transparan oleh lembaga bendahara keraton.

"Pesan dari Maha Menteri Tedjowulan, dana masuk dari mana jangan lagi diterima langsung oleh Sinuhun. Stop! Harus lewat Bendahara dari Bebadan Keraton. Itu dana bukan untuk personal, melainkan untuk keraton," ungkapnya tegas.

Menurutnya, pengelolaan yang akuntabel dengan program kerja yang jelas adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan pemerintah.

Konflik suksesi ini dianggap sebagai dampak dari ego dan klaim sepihak yang mengabaikan arahan dari pemerintah pusat, termasuk dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

"Kalau jalan sendiri-sendiri, saling klaim, ya jadi begini. Pemkot justru akan membekukan dana hibah," ujarnya, seraya mengingatkan bahwa saat ini keraton tengah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat melalui proyek revitalisasi Panggung Songgobuwono.

Kontributor : Ari Welianto

Baca Juga: Era Baru Keraton Solo: PB XIV Purboyo Reshuffle Kabinet, Siapa Saja Tokoh Pentingnya?