Muncul Unjuk Rasa di Balaikota Solo, Pengamat: Mereka Lupa, Jokowi Dicintai dan Disambut Jutaan Warga

SuaraSurakarta.id - Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok 212, ARB, dan kelompok Emak-emak, berkumpul di depan Balaikota Solo siang ini dalam aksi unjuk rasa, Rabu (6/11/2024).

Aksi yang digelar untuk menuntut akuntabilitas pemerintah.

Muhammad Syafi, Koordinator Aksi dari elemen 212 Kabupaten Klaten. Muhammad Syafi menyampaikan dua tuntutan utama.

"Sudah 10 tahun Jokowi menjadi Kepala Negara, dan menurut kami banyak sekali hal yang dilanggar. Maka saat ini tuntutan kami hanya dua," ujar Syafi kepada wartawan.

Baca Juga: Calon Kepala Daerah Ramai-ramai Sowan ke Jokowi Minta Doa Restu, Ini Daftar Lengkapnya

"Pertama, adili Jokowi apapun yang terjadi. Kami ingin memastikan bahwa apa yang telah ia lakukan selama kepemimpinannya dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Tuntutan kedua yang disampaikan oleh para demonstran adalah pengusutan akun "Fufufafa", yang menurut mereka telah lama menjadi polemik publik namun belum juga mendapat tindak lanjut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Jejak digital kasus ini mudah sekali untuk diusut dan ditelusuri akar permasalahannya. Namun, anehnya kenapa Kominfo belum bertindak? Apakah ada pengkhianatan di dalam tubuh pemerintahan?" tambah Syafi,

Syafii mempertanyakan lambannya respons pemerintah terhadap kasus tersebut. Syafi juga menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk seruan bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kami berharap kepercayaan masyarakat, khususnya warga Solo Raya, terhadap aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak disalahgunakan. Rakyat berharap agar para penegak hukum dapat menjalankan amanah mereka dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Nilai Solo Perlu Lebih Konsentrasi dalam Penataan SDM, Apa Maksudnya?

Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dari Solo Raya yang membawa aspirasi mereka agar pemerintahan saat ini lebih transparan dan bertanggung jawab.

Disisilain, pro kontra kepemimpinan Jokowi memang sudah kerap terjadi. Meski beberapa pihak tak puas dengan kepemipinan Presiden ke-7 tersebut, namun mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi.

Terbukti, saat kepulangan Jokowi pasca purna tugas Minggu (20/10) lalu, jutaan masyarkat menyambut kedatangan Jokowi. Terlihat lautan manusia dengan setia menungu Jokowi mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Banjarsari.

Tidak hanya dari kawasan soloraya, namun dari seluruh wilayah di Indonesia sengaja datang jauh-jauh untuk menyambut kedatangan mantan orang nomor satu di Pemerintahan Indonesia ini.

Sementara itu, Pengamat Sosial sekaligus pemimpin Amir Mahmud Center, Amir Mahmud menyampaikan bahwa bahwa aksi demonstrasi seperti itu adalah hal biasa yang ada di negara demokrasi.

Kendati demikian, ia mengingatkan kepada pemerintah untuk perlu menyikapi aksi-aksi kontra Jokowi itu dengan mempertimbangkan kondisi saat penyambutan kepulangan Jokowi sesaat purna Presiden RI.

"Ya kita melihat bahwa saat penyambutan kepulangan Jokowi itu ratusan ribu masyarakat secara merayakannya. Artinya ada kelompok yang kontra tapi juga banyak yang pro Jokowi. Karena itu perlu pemerintah itu bertindak untuk menenangkan kedua kelompok, jangan sampai terjadi kegaduhan yang yang berkelanjutan," kata dia saat dihubungi awak media.

Penyambutan kepulangan Jokowi yang gegap gempita itu tidak bisa dianggap sambil lalu oleh penegak hukum, mengingat hal itu dihadiri oleh sangat banyak orang yang mungkin saja sebagai pertanda kecintaan masyarakat akan Jokowi.

Di sisi lainnya, aksi-aksi itu perlu ditangani dengan hati-hati agar semua kelompok terwadahi aspirasinya.

"Kita tidak mau ada huru-hara lagi terjadi di Solo yang kita cintai ini. Karena itu, perlu juga kesadaran semua pihak untuk saling menjaga satu sama lainnya, jangan sampai karena urusan politik yang sifatnya sementara per periode itu malah menjadikan kita terus bertengkar," pungkasnya.