Belajar dari Lumpuhnya PDNS, Bagaimana Mencegah Serangan Ransomware?

Namun, klaimnya itu tidak mencantumkan tanggal dan jamnya. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha lantas mengecek dark web tempat pengumuman (announcement) ini.

Countdown timer (penghitung waktu mundur) menunjukkan 3.105 hari lagi. Artinya, kata pakar keamanan siber ini, 8 tahunan baru bisa download key-nya.

Kendati demikian, Pratama yang juga dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) berharap data di PDNS 2 Surabaya segera pulih sediakala.

Bahkan, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK ini memberi tip cegah serangan siber ketika merespons pernyataan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bahwa BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan.

Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Libur Sekolah di Solo yang Seru dan Edukatif

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memandang perlu agar pengawasan PDNS 2 bisa dengan mudah karena terkoordinasi dengan BSSN.

Pemantauan oleh BSSN akan mencakup data hingga aktivitas pegawai di PDNS 2 dalam menerima notifikasi tertentu. Tidak hanya itu, BSSN juga akan mengawasi penggunaan password (kode keamanan) di internal PDNS 2.

Hal itu perlu diawasi karena salah satu penyebab diretasnya PDNS 2 adalah penggunaan password yang terdeteksi. Bahkan, dari hasil forensik, pihaknya sudah bisa mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya.

Dengan melibatkan BSSN dalam pengawasan, optimistis keamanan data instansi Pemerintah yang ada di dalam PDNS 2 akan makin terjaga.

BSSN memang menjadi garda depan dalam audit dan forensik jika ada insiden seperti ini. Namun, yang perlu digali lebih dalam adalah aspek apa saja yang dipegang kendalinya oleh BSSN terkait dengan PDNS 2.

Baca Juga: Cegah Depresi di Hari Tua: Kunci Penting Jaga Komunikasi dan Koneksi Sosial Bagi Lansia

Apakah hanya dalam proses audit dan digital forensik serta mengembalikan data yang terkunci meskipun dalam hal ini BSSN tidak dilibatkan oleh Kominfo pada saat proses desain? Atau sampai pada pengelolaan harian nanti setelah PDNS 2 bisa beroperasional kembali dengan data dan aplikasi baru?