SuaraSurakarta.id - Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memprotes soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diduga memberatkan mahasiswa, Senin (13/5/2024).
Mereka juga mempertanyakan ada penambahan golongan UKT dari delapan ke sembilan yang tahun 2023 lalu tidak ada.
Masa berjalan atau long march menuju kantor Rektorat UNS sambil membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan, seperti '#UNS Dajang Pendidikan', 'UKT Elit, Gedung Sulit', 'Komersialisasi Pendidikan', hingga 'Uang Kuliah Tinggi, Grebek Rektorat'.
Di depan kantor rektorat masa giliran berorasi sambil menyanyikan lagu-lagu aksi. Mereka juga meminta pihak rektorat UNS untuk menemui para mahasiswa dan memberikan penjelasan.
Seorang pegawai UNS sempat berdiskusi dengan mahasiswa bahwa pihak rektorat akan menemui semua mahasiswa yang aksi di gedung rektorat dalam diskusi terbuka di gedung auditorium.
Mahasiswa sempat menolak dan minta pihak rektorat menemui di sini (depan kantor rektorat) bukan di dalam gedung. Namun setelah diskusi dan pihak rektorat akan memberikan penjelasan terkait soal UKT, akhirnya mahasiswa bersedia menemui pihak rektorat di gedung auditorium.
Dalam diskusi terbuka yang berlangsung cukup lama para mahasiswa menerima penjelasan dari para petinggi UNS. Sejumlah mahasiswa saling bertanya terkait pembiayaan di UNS.
Para mahasiswa pun merasa kurang puas dengan jawaban para petinggi UNS soal UKT dan IPI. Tuntutan kebijakan IPI dengan nominal Rp 0 dan merevisi kebijakan IPI untuk dapat kebijakan akses buat semua masyarakat dalam menempuh pendidikan.
"Tentu kami merasa jawabannya belum puas. Karena beberapa point belum bisa dijawab dengan konkrit," ujar Presiden BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita saat ditemui, Senin (13/5/2024) sore.
Baca Juga: Rekrutmen Terbuka PDIP Menuju Pilkada Solo Sebagai Uji Kader? Ini Kata Pengamat UNS
Agung mengatakan nantinya akan melakukan eskalasi ke depannya untuk bersama-sama mengawal tuntutan para mahasiswa. Ini agar semuanya bisa tuntas dan terealisasi.
Ada delapan poin atau tuntutan yang disampaikan para mahasiswa terkait masalah ini. Namun jawaban yang disampaikan tidak memuaskan.
"Terkait SK rektor soal UKT dan IPI tadi belum disepakati apakah golongan 9 akan dihapus atau tidak. Serta kenaikan IPI yang mencapai 8 x lipat, salah satunya di Fakultas Kedokteran (FK) dari Rp 25 juta menjadi Rp 200 juta, dari kebidanan yang awalnya Rp 25 juta jadi Rp 125 juta," papar dia.
Agung menjelaskan dampak dari adanya golongan 9 itu tentu akan menjadi golongan yang tertinggi bagi mahasiswa.
"Ditakutkan banyak mahasiswa yang kesusahan dalam membayar UKT apalagi ketika kena golongan 9," sambungnya.
Sementara itu Wakil Rektor 2 UNS, Muhtar saat dikonfirmasi mengatakan dari 8 tuntutan mahasiswa tadi semua sudah dijelaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Persis Solo Tumbang di Manahan, Ricky Nelson: Saya Pribadi Bertanggung Jawab
-
Kobarkan Semangat Merah Putih, BRI Dukung Perjuangan Atlet Indonesia di Asian Games 2026
-
Pastikan Pelayanan Siap, Wali Kota Solo Cek Persiapan Haul Solo
-
Pagar Pamedan Pura Mangkunegaran Ambruk hingga Harus Disangga Bambu, Gegara Ditabrak Mobil
-
BRI Peduli Perluas Kesempatan Kerja Inklusif bagi Disabilitas lewat Pelatihan dan Pemagangan