Scroll untuk membaca artikel
Ronald Seger Prabowo
Kamis, 25 Januari 2024 | 08:39 WIB
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa].

SuaraSurakarta.id - Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo turut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.

FX Rudy menyebut kalau presiden ikut kampanye dan memihak. Menurutnya, kenapa Jokowi sebelumnya mengatakan netral tapi sekarang malah memihak.

"Kalau presiden ikut kampanye dan memihak, lha kenapa kemarin bilang netral. Hari ini netral besok mau ikut kampanye memihak," terang Rudy saat ditemui, Rabu (24/1/2024).

Rudy menegaskan kalau seperti itu yang mau diikuti yang mana. Tapi kalau presiden mencalonkan presiden lagi, ketika kampanya maka cuti. 

Baca Juga: Ditertawakan Saat Bicara Hilirisasi di Dua Kali Debat Cawapres, Gibran Sentil Kubu Lawan

"Kalau kepala negara, kepala pemerintahan kalau menamakan dirinya sebagai pejabat politik. Ya, mestinya mau menghormati dan menghargai partai politik," paparnya. 

Menurutnya presiden itu kan pejabat tapi kenapa wali kota dan gubernur yang dari pejabat politik diintimidasi. 

"Kemarin netral, dipilih rakyat sekarang mengaku pejabat politik. Pejabat politik itu diusung partai politik, lah ini rakyat semakin tahu cara menilai orang berbicara. Ini presiden loh yang berbicara," ungkap dia. 

"Memang semua orang punya hak berpolitik, itu silahkan saja. Tapi itu ada aturannya," jelas mantan Wali Kota Solo ini. 

Rudy menambahkan konsistensi pernyataan itu yang dipertanyakan. Ketika presiden pertama kali menyampaikan netralitas dan tidak ikut cawe-cawe tapi malah sekarang ikut cawe-cawe mau ikut kampanye dan memihak.

Baca Juga: Presiden Jokowi Singgung Mangkraknya Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi, Warganet: Pak Ganjar Kemana?

 "Konsistensi yang penting itu. Ketua umum saja konsistensi, menolak, menolak. Menolak perpanjangan tiga periode, ya menolak," tandasnya. 

Rudy berharap Pemilu 2024 nanti betul-betul demokratis dan demokrasi Indonesia tidak akan diacak-acak lagi.

"Konsistensi itu perlu dan harus dijaga. Harapan saya pemilu tahun ini betul-betul demokratis, dan demokrasi kita tidak akan diacak-acak lagi," pungkas dia.

Kontributor : Ari Welianto

Load More