SuaraSurakarta.id - Menghadapi tahun politik mendatang, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Sehingga, membuat suasana tahun politik menjadi panas dan rentan gesekan di tingkat masyarakat.
"Saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan isu yang dihembuskan. Khususnya di wilayah Jateng dan Solo Raya pada khususnya," terang Ketua DPD Pengacara dan Pejabat Bela Umat (PEJABAT) Jawa Tengah, Abdul Mas'ud saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/6/2023).
Dikatakan, ormas Islam jangan mudah untuk dihasut dan diadu domba satu dengan yang lain. Sehingga, dapat menggerus persatuan dan kesatuan NKRI.
Disinggung mengenai kegiatan HUT ke-26 Ormas Mega Bintang di Kota Solo, Mas'ud mengatakan, dirinya melihat itu sebagai bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres.
"Menang kalah dalam demokrasi itu hal biasa. Saya secara pribadi melihat ini sebagai sebuah bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres," ungkapnya.
Jika terjadi kecurangan yang tersistematis, kata Mas'ud, hendaknya disampaikan secara bijak melalui saluran hukum yang telah disediakan.
Bukan dengan cara people power yang digaungkan saat kegiatan yang dipusatkan di Kawasan Kartopuran, Kecamatan Serengan, Kota Solo pada Minggu 11 Juni 2023.
Menurutnya, cara seperti itu dinilai kurang elegan. Bahkan, akan menjadi blunder bagi calon yang akan diusung. Dia menyarankan, lebih baik mengawal jalannya Pemilu 2023 supaya terhindar dari kecurangan yang terjadi.
"Belajar dari 2019 lalu. Saya mengajak seluruh masyarakat Solo dan Jawa Tengah, jangan mudah terprovokasi seruan-seruan yang menyesatkan, yang justru akan berdampak negatif pada calon yang akan di usung dalam 2024," imbaunya.
Tak lupa, dia juga mengajak untuk mewaspadai upaya provokatif demi terciptanya Pemilu, Pileg dan Pilpres secara aman, nyaman dan jauh dari kecurangan.
"Bangsa Indonesia adalah milik seluruh seluruh warga negara Indonesia. Jangan karena perbedaan pandangan politik membuat masyarakat terpolarisasi," ajaknya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Adera Immunity Tour Terus Perkuat Sinergi dengan Pemkot Solo
-
Atap Ruang Kelas di MTs Muhammadiyah Sragen Tiba-tiba Roboh, Guru dan Siswa Jadi Korban
-
Ini Program Wali Kota Solo untuk Mengentaskan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
-
Tangisan Driver Ojol Penghasilannya Turun Drastis, Dulu Bisa Rp300 Ribu Per Hari, Sekarang Sulit
-
Hadiri Rakorwil Papua Pegunungan, Kaesang Tegaskan Papua Juga Harus Semaju Daerah Lain