SuaraSurakarta.id - Menghadapi tahun politik mendatang, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Sehingga, membuat suasana tahun politik menjadi panas dan rentan gesekan di tingkat masyarakat.
"Saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan isu yang dihembuskan. Khususnya di wilayah Jateng dan Solo Raya pada khususnya," terang Ketua DPD Pengacara dan Pejabat Bela Umat (PEJABAT) Jawa Tengah, Abdul Mas'ud saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/6/2023).
Dikatakan, ormas Islam jangan mudah untuk dihasut dan diadu domba satu dengan yang lain. Sehingga, dapat menggerus persatuan dan kesatuan NKRI.
Disinggung mengenai kegiatan HUT ke-26 Ormas Mega Bintang di Kota Solo, Mas'ud mengatakan, dirinya melihat itu sebagai bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres.
"Menang kalah dalam demokrasi itu hal biasa. Saya secara pribadi melihat ini sebagai sebuah bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres," ungkapnya.
Jika terjadi kecurangan yang tersistematis, kata Mas'ud, hendaknya disampaikan secara bijak melalui saluran hukum yang telah disediakan.
Bukan dengan cara people power yang digaungkan saat kegiatan yang dipusatkan di Kawasan Kartopuran, Kecamatan Serengan, Kota Solo pada Minggu 11 Juni 2023.
Menurutnya, cara seperti itu dinilai kurang elegan. Bahkan, akan menjadi blunder bagi calon yang akan diusung. Dia menyarankan, lebih baik mengawal jalannya Pemilu 2023 supaya terhindar dari kecurangan yang terjadi.
"Belajar dari 2019 lalu. Saya mengajak seluruh masyarakat Solo dan Jawa Tengah, jangan mudah terprovokasi seruan-seruan yang menyesatkan, yang justru akan berdampak negatif pada calon yang akan di usung dalam 2024," imbaunya.
Tak lupa, dia juga mengajak untuk mewaspadai upaya provokatif demi terciptanya Pemilu, Pileg dan Pilpres secara aman, nyaman dan jauh dari kecurangan.
"Bangsa Indonesia adalah milik seluruh seluruh warga negara Indonesia. Jangan karena perbedaan pandangan politik membuat masyarakat terpolarisasi," ajaknya.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Jokowi akan Hadir di Sidang Tahunan MPR RI dan Upacara HUT RI ke-81, Sudah Siapkan Baju Adat
-
Jokowi Tantang dr Tifa, Kalau Yakin 100 Persen Ijazahnya Palsu: Buktikan di Persidangan!
-
Perkuat Ekonomi Desa, BRI Peduli Dampingi UMKM melalui Program Desa Brilian
-
Jokowi Restui Kaesang Maju Pileg 2029 di Dapil V Jateng, Sudah Dihitung dan Kalkulasi Resikonya
-
Akademisi: Bupati Hamenang Tunjukkan Komitmen Bela Nasabah BKK Klaten