SuaraSurakarta.id - Menghadapi tahun politik mendatang, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja dihembuskan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Sehingga, membuat suasana tahun politik menjadi panas dan rentan gesekan di tingkat masyarakat.
"Saya mengajak kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan isu yang dihembuskan. Khususnya di wilayah Jateng dan Solo Raya pada khususnya," terang Ketua DPD Pengacara dan Pejabat Bela Umat (PEJABAT) Jawa Tengah, Abdul Mas'ud saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/6/2023).
Dikatakan, ormas Islam jangan mudah untuk dihasut dan diadu domba satu dengan yang lain. Sehingga, dapat menggerus persatuan dan kesatuan NKRI.
Disinggung mengenai kegiatan HUT ke-26 Ormas Mega Bintang di Kota Solo, Mas'ud mengatakan, dirinya melihat itu sebagai bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres.
"Menang kalah dalam demokrasi itu hal biasa. Saya secara pribadi melihat ini sebagai sebuah bentuk propaganda yang bersifat tekanan psikologis dalam rangka menghadapi konstelasi Pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres," ungkapnya.
Jika terjadi kecurangan yang tersistematis, kata Mas'ud, hendaknya disampaikan secara bijak melalui saluran hukum yang telah disediakan.
Bukan dengan cara people power yang digaungkan saat kegiatan yang dipusatkan di Kawasan Kartopuran, Kecamatan Serengan, Kota Solo pada Minggu 11 Juni 2023.
Menurutnya, cara seperti itu dinilai kurang elegan. Bahkan, akan menjadi blunder bagi calon yang akan diusung. Dia menyarankan, lebih baik mengawal jalannya Pemilu 2023 supaya terhindar dari kecurangan yang terjadi.
"Belajar dari 2019 lalu. Saya mengajak seluruh masyarakat Solo dan Jawa Tengah, jangan mudah terprovokasi seruan-seruan yang menyesatkan, yang justru akan berdampak negatif pada calon yang akan di usung dalam 2024," imbaunya.
Tak lupa, dia juga mengajak untuk mewaspadai upaya provokatif demi terciptanya Pemilu, Pileg dan Pilpres secara aman, nyaman dan jauh dari kecurangan.
"Bangsa Indonesia adalah milik seluruh seluruh warga negara Indonesia. Jangan karena perbedaan pandangan politik membuat masyarakat terpolarisasi," ajaknya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Kunci Jawaban Sosiologi Kelas 11 Halaman 105-106 Kurikulum Merdeka: Aktivitas Bab 3 Konflik Sosial
-
Gelar Seleksi Pemain, Maestro Solo Bakal Ikuti Pro Futsal League 2 2026
-
Pimpin Kurvei Pasar Gedhe dan Kalipepe, Respati Ardi Soroti Buruknya Manajemen Sampah
-
Alasan Gusti Moeng Dukung PB XIV Hangabehi, Singgung Jadi Permaisuri Harus Memiliki Syarat Khusus
-
Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 170 Kurikulum Merdeka:Perlawanan Rakyat Indonesia