Soal Timnas Israel, FX Rudy Sebut Gibran Belum Paham Konstitusi

SuaraSurakarta.id - Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menilai jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum tahu tentang konstitusi. 

Hal ini terjadi mengenai polemik soal dibatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, karena ada penolakan Timnas Israel.

"Mas Wali sendiri belum tahu tentang konstitusi. Belum lahir soale," terang Rudy, Jumat (31/3/2023).

Rudy menjelaskan jika PDIP bukan menolak penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tapi menolak Israel. Ini yang harus diperhatikan betul-betul. 

Baca Juga: Piala Dunia U-20 2023 Batal, Satu Pemain Keturunan Tetap Bersedia Jadi WNI, Siapa Dia?

Rudy mengakui semasa menjabat wali kota memang melakukan agreement. Dalam agreement itu cuma Solo diminta untuk mempersiapkan venue Stadion Manahan yang punya kapasitas sesuai dengan standar FIFA minimal penontonnya 20 ribu lebih.

"Makanya tempat duduk yang ada di Manahan itu kita beri 20.003 kursi dan ini sudah memenuhi standar FIFA. Sehingga dengan adanya venue-venue kita yang dianggap layak oleh PSSI, maka dibangunlah venue itu untuk memberi dukungan-dukungan apabila Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia," paparnya

Agreement yang dilakukan itu dengan PSSI selanjutnya PSSI dengan FIFA. Belum ada poin-poin, karena pesertanya belum tahu, sampai hari ini yang mau hadir ke Indonesia saja belum sesuai dengan harapan.

"Nah makanya dengan ketidakikutsertaan dari Israel itu baru-baru kemarin. Jadi sebelum Indonesia jadi tuan rumah ini sebetulnya PSSI mengajukan persyaratan, mungkin persyaratannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga FIFA memutuskan untuk membatalkan," jelas dia.

"Ini harus diklarifikasi dulu ke sana. Dan yang lebih membuat FIFA membatalkan itu karena etik yang dilakukan oleh seorang Exco PSSI, ketika mengumumkan pembatalan drawing tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan ketua umum PSSI," ungkap mantan Wali Kota Solo ini.

Baca Juga: Dikritik Pedas soal Tragedi Kanjuruhan, Gibran: Maaf Saya Salah

Rudy membantah apa yang disampaikan kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster merupakan blunder PDIP.