Nilai Cara Komunikasi Gibran Kurang Baik, Fraksi PKS Beri Contoh Kasus Kenaikan Tarif PBB

SuaraSurakarta.id - Dua tahun kepemimpinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan jatuh pada, 26 Februari 2023.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo memiliki catatan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka selama memimpin dua tahun Kota Solo.

FPKS menilai jika komunikasi politik dalam pengambilan kebijakan Wali kota Solo masih kurang baik. Gibran pun diminta untuk perlu belajar kepada mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

"Mas Gibran perlu belajar kepada wali kota sebelumnya Pak Rudy. Ini agar komunikasi politik bisa berjalan secara baik dan kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik," terang Ketua FPKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Sabtu (25/2/2023).

Baca Juga: Waduh! Gibran Dituduh Lebih Mementingkan Minyak Rambut daripada Banjir, Kok Bisa?

Asih pun memberikan contoh kebijakan politik yang diambil Gibran, yakni soal kebijakan menaikan NJOP sehingga PBB naik 400 persen belum lama ini.

Kebijakan itu menjadikan polemik di masyarakat Kota Solo, meski akhirnya kebijakan tersebut dicabut. 

"Itu menjadi contoh bagaimana kebijakan yang diambil Mas Gibran belum menunjukan komunikasi yang baik," katanya.

Asih menjelaskan adanya permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, maka Wali Kota Gibran kurang fokus terhadap pembangunan berbasis pada kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan data Solo dalam Angka Tahun 2022 yang dirilis BPS Kota Solo menunjukan Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 9,03 persen, tahun 2021 naik sebesar 9,4 perse. 

Baca Juga: CEK FAKTA: Selama Ini Pakai Ijazah Gibran, Kronologi Munculnya Isu Jokowi Berijazah Palsu

"Capaian ini masih berada di bawah target RPJMD pada tahun 2021 yang  ditargetkan sebesar 8,62 persen dan target tahun 2022 sebesar 8,25 persen," jelas dia.