Inspektorat Mulai Audit Dugaan Pelanggaran Pasar Ikan Balekambang, 4 Pejabat Dinas Diperiksa

SuaraSurakarta.id - Kasus dugaan pelanggaran pengelolaan Pasar Ikan Balekambang, Solo kini memasuki babak baru.

Empat pejabat Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertan) Kota Solo diperiksa Inspektorat untuk dimintai keterangan.

Kepala Inspektorat Solo, Lilik Joko Saptyanto menjelaskan, pemeriksaan tersebut bagian dari audit setelah adanya laporan dari Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara atau LAPAAN RI Jateng.

Selain itu, audit pengelolaan Pasar Balekambang juga berdasarkan perintah Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa yang berwenang di bidang pengawasan.

Baca Juga: Siapa Angel Selebgram yang Ngaku Pernah Tidur dengan Pejabat dan Artis? Ada Tuduhan Penipuan di Akun IG-nya

"Kami sudah memerintahkan tim auditor untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan dituangkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan-red)," kata Lilik, Sabtu (18/2/2023).

Lilik memaparkan, empat pejabat Dispertan yang sudah dimintai keterangan, diantaranya Kepala Dispertan, Eko Nugroho, Kepala UPT, Sigit dan pejabat lainnya.

Selain itu, pemanggilan dilanjutkan dengan meminta keterangan dari pengelola Pasar Ikan Balekambang untuk dituangkan dalam BAP.

Lilik mengakui bahwa pengelola Pasar Ikan Balekambang beberapa hari yang lalu sudah dimintai keterangan namun saat Tim Audit baru mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket), jadi belum di BAP.

"Pengelola pasar akan kami panggil lagi untuk dimintai keterangan berkaitan bukti-bukti surat perjanjian dengan pihak pertama serta bukti-bukti laporan keuangannnya hingga sistem pembayaran kerjasama dengan dinas terkait," tegasnya.

Baca Juga: Beredar Isu OTT Pejabat, Ini Respons Bupati Lampung Timur

"Kalau perjanjian tersebut tidak diketahui atau tanpa sepengetahuan dari Dinas Pertanian selaku pihak pertama, berarti ada perjanjian yang dilanggar," tambah Lilik.

Adapun perihal kontribusi tetap sesuai yang disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua, kata Lilik, harus dibayarkan ke Kas Daerah setiap tahun sekali.

"Jadi apabila pembayaran kontribusi tetap dibayarkan lima tahun sekali, itu jelas pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016," paparnya.

Untuk itu, lanjut Lilik, akan dipelajari dulu seluruh perjanjian yang timbul dan sistem pembayarannya seperti apa, tentu akan diketahui apabila Tim Audit sudah memeriksa pihak-pihak terkait.