SuaraSurakarta.id - Konflik keluarga Keraton Kasunanan Surakarta terus disorot publik. Tentu semua pihak tak ingin terjadinya perpecahan dalam tubuh keraton pecahan dari Mataram tersebut.
Namun demikian, Polresta Surakarta meminta pihak Keraton Solo memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak lagi mempertontonkan konflik internal yang melibatkan sejumlah anggota keluarga.
"Keraton itu adalah pusat kebudayaan, tentu seharusnya memberikan sampel yang baguslah. Mempertontonkan budaya yang tinggi, bukan berkonflik seperti itu," kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi di Solo, Jumat (30/12/2022).
Sebetulnya, kata dia, pemerintah sudah berupaya untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Meski demikian, dari pihak internal tidak bersedia untuk melakukan mediasi.
"Kami sudah berupaya mediasi. Akan tetapi, dari pihak internal yang memang mungkin tidak mau mediasi. Kalau saya rasa, ya, klarifikasi beliau-beliau yang ada di sana," katanya.
Terkait dengan konflik tersebut, pihaknya memastikan tidak mau ikut campur mengingat konflik tersebut bersifat internal.
"Intinya kehadiran kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami dari kamtibmas. Melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas kami," katanya.
Sesuai dengan arahan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, kata dia, agar penyelesaian permasalahan tersebut mengedepankan restorative justice.
"Itu yang utama, beliau juga menegaskan itu konflik internal sehingga tidak akan pernah ikut di dalamnya. Itu bukan kapasitas kami," katanya.
Baca Juga: Soal Konflik Keraton Solo, Ganjar Pranowo Tak Mau Ikut Campur: Wong ya Keluarga Sendiri
Sebelumnya, kubu PB XIII enggan untuk melakukan mediasi terkait dengan konflik internal keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang kembali memanas. Mereka mengklaim perjanjian perdamaian sudah ditandatangani pada tahun 2017 dan tidak perlu ada lagi mediasi.
Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat K.R.A. Dani Nur Adiningrat mengatakan bahwa mediasi antara PB XIII dan seterunya sudah terjadi melalui perjanjian perdamaian pada tahun 2017.
"Di antara dari pihak tersebut ada yang nurut karena memang abdi dalem, sentono dalem, maupun rayi, termasuk putri dalem harus tunduk di dalam keraton," katanya.
Terkait dengan penyelesaian permasalahan Keraton Solo, dia meminta agar tidak perlu melebar ke arah mediasi.
"Bagaimana peran serta aparatur negara ketika mengetahui ada abdi dalem yang sah bertugas atas dawuh raja di area cagar budaya terus diserang secara anarkis sampai jatuh korban. Bangsa ini 'kan mengedepankan penegakan hukum," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
All Stars Solo Terhenti di Perempat Final MLSC All-Stars 2026, Pelatih Bangga dengan Perjuangan Tim
-
Gara-Gara Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Diperingatkan Gerindra
-
Jokowi Siapkan Agenda Keliling Indonesia, Besok ke Lampung
-
Dapur SPPG Ketaon Boyolali Dibobol Maling, Kerugian Capai Rp21 Juta
-
Lebih dari Sekadar Lari: Soeharso Inclusive Run 2026 Rayakan Keberagaman dan Kesehatan