SuaraSurakarta.id - Kinerja pemerintah masih menunjukan tren positif. Meskipun menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini.
Hasil survei dari Skala Survei Indonesia (SSI), yang dilakukan pada 6-12 November 2022, menunjukkan bahwa sebanyak 63,6 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif SSI Abdul Hakim, menyebutkan dari 63,6 persen responden yang merasa puas tersebut, 9,8 persen di antaranya menyatakan sangat puas dan 53,8 persen cukup puas.
"Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yakni sangat puas 9,8 persen; puas 53,8 persen," kata Abdul Hakim dikutip dari ANTARA pada Jumat (18/11/2022).
Sementara itu, 25,1 persen responden lain merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi; 3,8 persen merasa sangat tidak puas; dan 7,5 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Abdul Hakim menyebutkan beberapa alasan responden sehingga merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Pertama, responden merasa puas dengan kinerja Jokowi karena adanya pemberian bantuan kepada rakyat kecil. Kedua, responden menilai Jokowi memiliki kinerja cukup bagus.
Alasan ketiga, lanjutnya, kepemimpinan Jokowi dinilai mampu menghadirkan pembangunan yang merata, dekat dengan rakyat, dan menghadirkan pembangunan infrastruktur dengan baik.
Sementara itu, terkait alasan ketidakpuasan para responden terhadap kinerja Jokowi tersebut di antaranya adalah mereka menilai harga kebutuhan pokok semakin mahal, penyaluran bantuan bagi rakyat kecil tidak merata atau tidak tepat sasaran, serta harga bahan bakar minyak (BBM) selalu mengalami kenaikan.
Survei SSI dilakukan dengan menggunakan populasi responden survei yang terdiri atas seluruh warga negara Indonesia (WNI) berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Kemudian, penarikan sampel survei menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang dan berasal dari 34 provinsi di Indonesia.
Teknik pengumpulan data survei tersebut adalah wawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Melalui metode penarikan acak bertingkat, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi atau batas kesalahan (margin of error) sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Desak Pemerintah Serius Sikat Mafia Impor Tekstil, DPR: Regulasi dan Penegakan Hukum Harus Diperkuat
-
Raffi Ahmad Dukung Seruan 'Kabur Aja Dulu', Tapi...
-
Heboh Tagar Indonesia Gelap, Luhut: Kau yang Gelap!
-
Wanti-wanti Maruarar Sirait ke PIK: Tak Ada Pagar dan Rumah Eksklusif
-
Efisiensi Anggaran vs Pembengkakan Birokrasi: Kenapa Kebijakan Pemerintah Tak Sejalan?
Terpopuler
- PIK Tutup Jalan Akses Warga Sejak 2015, Menteri Nusron: Tanya Maruarar Sirait
- Honda PCX Jadi Korban Curanmor, Sistem Keyless Dipertanyakan
- Lolly Banjir Air Mata Penuh Haru saat Bertemu Adik-adiknya Lagi: Setiap Tahun Saya Tidak Pernah Tahu...
- Ketajaman Jairo Beerens: Bisa Geser Posisi Romeny, Struick hingga Jens Raven
- Tangis Indro Warkop Pecah Dengar Ucapan Anak Bungsu Dono Soal HKI: Ayah Kirim Uang Sekolah Walau Sudah Tiada!
Pilihan
-
Akhiri Piala Asia U-20 2025: Prestasi Timnas Indonesia U-20 Anjlok Dibanding Era STY
-
Bak Bumi dan Langit! Indra Sjafri Redup, Dua Orang Indonesia Ini Bersinar di Piala Asia U-20 2025
-
Megawati Hangestri Cetak 12 Poin, AI Peppers Tekuk Red Sparks 3-0
-
Pekerjaan Terakhir Brian Yuliarto, Mendikti Saintek Baru dengan Kekayaan Rp18 M
-
Sanken Tutup Pabrik di RI Juni 2025
Terkini
-
Batik Kauman Reborn: Jelajahi Kampung Wisata Batik di Solo yang Instagramable Abis!
-
Aksi Unjuk Rasa BEM Soloraya, Mahasiswa Sentil Kebijakan Efisiensi Anggaran
-
Kasus Dugaan Korupsi Plaza Klaten,Kejati Jateng Terima Titipan Uang Pengganti Rp 4,5 Miliar
-
Papua Global Spices, Produk Dalam Negeri yang Ternyata Sudah Mendunia
-
Pembacaan Putusan Terdakwa Camat Ngargoyoso Non Aktif Ditunda, Ada Apa?