Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi, Bisa Selesaikan Masalah Ekonomi?

SuaraSurakarta.id - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengemukakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi modal yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik.

"Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat," kata Djayadi dikutip dari ANTARA Minggu (4/9/2022).

Dalam temuan LSI, menurut Djayadi, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi pada Agustus berada pada angka 72,3 persen.

Djayadi mengatakan ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan pada Mei 2022 yang baru berada di angka 67,5 persen.

Baca Juga: Siapa Yusuf Pasau? Sosok Mahasiswa UNG yang Diperiksa Polisi, usai Sebut Jokowi dengan Kata tak Pantas

Mengenai dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi juga bisa menjadi modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatifnya.

Menurut ia, angka 72,3 persen menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden Jokowi.

"Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah," kata Djayadi.

Kendati demikian, Djayadi menilai modal Presiden Jokowi dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.

"Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya," kata Djayadi.

Baca Juga: Buntut Video Orasi Mahasiswa UNG Hina Jokowi, Yusuf Pasau Diamankan Polisi

Menurut ia, jika skema bantalan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga.

"Jika turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam," ujarnya.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. Sementara wawancara dilakukan secara tatap muka langsung.