SuaraSurakarta.id - Hasil Survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebesar 80,6 persen responden merasa puas dengan kinerja Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai publik sukses menangkal krisis ekonomi dan inflasi.
"Dinilai sukses menangkal krisis ekonomi dan inflasi, publik puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta dikutip dari ANTARA, Kamis (4/8/2022).
Dari 80,6 persen yang merasa puas, sebanyak 9,3 persen responden merasa sangat puas dengan Pemerintahan Presiden Jokowi.
Meskipun demikian, katanya, gejolak inflasi diprediksi masih akan terus berlangsung selama beberapa waktu ke depan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak jebol untuk menahan subsidi agar kenaikan harga berbagai komoditas tidak terlampau tinggi.
"Sejumlah kritik masih dilancarkan, seperti kewajiban menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi, hingga masih tingginya harga minyak goreng dan sejumlah komoditas pangan lainnya," kata Okta.
Pemerintah harus mencari solusi untuk meredam inflasi agar tidak membangkitkan protes seperti di banyak negara. Sebanyak 18,1 persen publik masih merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, di antaranya 0,8 persen sangat tidak puas, sisanya tidak tahu/tidak jawab 1,3 persen, papar dia.
Ia mengatakan gejolak inflasi yang dipicu oleh sejumlah faktor seperti pandemi, invasi Ukraina, hingga masalah lokal dan cuaca yang menghantui banyak negara di dunia. Sri Lanka menjadi korban pertama yang mengalami huru-hara, demonstrasi, hingga penggulingan pemerintahan.
Indonesia yang saat ini mendapat giliran menjabat Presidensi G20 tergerak untuk turut meredam gejolak kenaikan harga. Presiden Jokowi memutuskan datang langsung ke Ukraina dan Rusia, mendesak dibukanya keran ekspor gandum hingga pupuk, ujarnya.
Peran strategis Indonesia terus meningkat di kancah dunia maupun kawasan. Jokowi semakin sering melakukan kunjungan internasional, seperti ke tiga negara di Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan, yang sekaligus merupakan investor terbesar di Indonesia.
Jokowi terus menekankan bahwa situasi Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain yang terdampak krisis. Investasi diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan meneruskan pembangunan infrastruktur hingga pemindahan ibu kota.
Langkah-langkah Jokowi untuk menekan dampak krisis mendapat apresiasi publik. Temuan survei yang dilakukan CPCS menunjukkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 80,6 persen.
Survei CPCS dilakukan pada 22-27 Juli 2022 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
-
Toyota Investasi Bioetanol Rp 2,5 T di Lampung, Bahlil: Semakin Banyak, Semakin Bagus!
-
Gagal Total di Timnas Indonesia, Kluivert Diincar Juara Liga Champions 4 Kali
Terkini
-
Residivis Asal Solo Kembali Ditangkap, Curi Dua Laptop di Kos Kartasura
-
Dr Soepomo Pahlawan Nasional Asal Solo: Perumus UUD 1945, Dimakamkan Berdampingan dengan Istri
-
Lengah Tinggalkan Kunci, Warga Kartasura Jadi Korban Pencurian, Pelaku Dibekuk Polisi dalam Sehari
-
Tuntut Pesangon dan THR Cair, Ribuan Buruh Eks PT Sritex Demo
-
Diikuti Afghanistan Hingga Kamboja, UIN Gelar Kelas Internasional Bertema Ekonomi Syariah