SuaraSurakarta.id - Politisi PDIP, Aria Bima menilai pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebebasan demokrasi berjalan bagus jika dibandingkan di era sebelumnya.
Apalagi jika dibandingkan pada saat orde baru (orba) atau pemerintah Presiden Suharto.
"Saya sangat yakin, tidak skeptis, tidak pesimis apa yang ada di dunia perpolitikan. Demokrasi sekarang sangat jauh lebih baik dari era sebelumnya terutama di era sebelum reformasi," ungkap Aria Bima di rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo, Senin (25/4/2022).
Menurutnya, ranking indeks demokrasi Indonesia selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus lebih baik.
Sebelumnya posisi Indonesia ada diperingkat 119 dunia, tapi sekarang sudah berada di angka 111 dunia.
Aria Bima pun memberi contoh kebebasan demokrasi sekarang, yakni terjadi pada sejumlah aksi yang dianggapnya terlalu vulgar.
"King of lips service begitu bebasnya. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi," kata politisi senior ini.
Aria Bima menjelaskan, saat era Orba jika ada pengkritik pemerintah pasti bisa langsung ditangkap atau dihilangkan.
"Coba bayangkan saat Orba, dunia media sosial (medsos) pasti akan lenyap di muka bumi Indonesia. Itu pasti," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
Baca Juga: Ada Dugaan Dana Korupsi Minyak Goreng untuk Tunda Pemilu 2024, Pengamat: Pak Jokowi Gak Boleh Diam!
Aria Bima menambahkan, jika saat ini sudah mulai ada pembenahan terkait adanya ketakutan masyarakat tentang sanksi pidana dan lainnya dalam hal kebebasan berpendapat. Apalagi setelah adanya restorative justice.
"Kita semua merasakan kekhawatiran, sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR. Hal lain soal survei yang mengatakan ada peningkatan ketakutan di masyarakat itu tidak bisa kemudian diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan," papar dia.
Aria Bima minta masyarakat harus mencermati bahwa ada satu hal soal ukuran ketakutan kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat tidak bisa diukur secara vertikal. Tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul.
"Ini tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul," pungkasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
Terkini
-
Ini Respon DPC PDIP Sukoharjo Usai Etik Suryani Ditangkap KPK
-
Ini Komentar Wabup Eko Sapto usai Bupati Sukoharjo Etik Suryani Terjaring OTT KPK
-
Usai Diperiksa Semalaman, Bupati Sukoharjo Dibawa KPK ke Jakarta
-
Bupati Sukoharjo Tak Sendiri, KPK Amankan Empat Orang dalam OTT di Solo Raya
-
Bupati Sukoharjo Terjaring OTT KPK, Diduga Peras Perangkat Daerah