SuaraSurakarta.id - Politisi PDIP, Aria Bima menilai pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebebasan demokrasi berjalan bagus jika dibandingkan di era sebelumnya.
Apalagi jika dibandingkan pada saat orde baru (orba) atau pemerintah Presiden Suharto.
"Saya sangat yakin, tidak skeptis, tidak pesimis apa yang ada di dunia perpolitikan. Demokrasi sekarang sangat jauh lebih baik dari era sebelumnya terutama di era sebelum reformasi," ungkap Aria Bima di rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo, Senin (25/4/2022).
Menurutnya, ranking indeks demokrasi Indonesia selama kepemimpinan Presiden Jokowi terus lebih baik.
Sebelumnya posisi Indonesia ada diperingkat 119 dunia, tapi sekarang sudah berada di angka 111 dunia.
Aria Bima pun memberi contoh kebebasan demokrasi sekarang, yakni terjadi pada sejumlah aksi yang dianggapnya terlalu vulgar.
"King of lips service begitu bebasnya. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi," kata politisi senior ini.
Aria Bima menjelaskan, saat era Orba jika ada pengkritik pemerintah pasti bisa langsung ditangkap atau dihilangkan.
"Coba bayangkan saat Orba, dunia media sosial (medsos) pasti akan lenyap di muka bumi Indonesia. Itu pasti," ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
Baca Juga: Ada Dugaan Dana Korupsi Minyak Goreng untuk Tunda Pemilu 2024, Pengamat: Pak Jokowi Gak Boleh Diam!
Aria Bima menambahkan, jika saat ini sudah mulai ada pembenahan terkait adanya ketakutan masyarakat tentang sanksi pidana dan lainnya dalam hal kebebasan berpendapat. Apalagi setelah adanya restorative justice.
"Kita semua merasakan kekhawatiran, sanksi pidana dan pasal yang abu-abu masih dibahas di DPR. Hal lain soal survei yang mengatakan ada peningkatan ketakutan di masyarakat itu tidak bisa kemudian diarahkan ke pemerintah yang mengekang kebebasan," papar dia.
Aria Bima minta masyarakat harus mencermati bahwa ada satu hal soal ukuran ketakutan kebebasan berekspresi dan menyatakan berpendapat tidak bisa diukur secara vertikal. Tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul.
"Ini tidak bisa diukur secara vertikal, tetapi sebab-sebabnya harus ditelisik dicermati betul," pungkasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
5 Pilihan Hotel Mewah di Bandung untuk Pengalaman Staycation Berkelas
-
Jadwal Azan Magrib dan Buka Puasa Kabupaten Sukoharjo Senin 23 Februari Lengkap dengan Doa
-
Dua Warga Klaten Tertipu Rekrutmen CPNS, Pelaku Asal Semarang Diciduk, Ini Kronologinya
-
Kirim Surat ke BPK RI, Tedjowulan Minta Audit Dana Keraton Kasunanan Surakarta di Masa PB XIII
-
Tim Sparta Polresta Solo Amankan Pelaku Percobaan Curanmor, Bawa Tembakau Gorila