SuaraSurakarta.id - Kebijakan pemerintah Indonesia mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) seiring dengan mewajibkan perusahaan membayar penuh THR, disambut baik oleh kalangan pekerja.
Bagaimana dengan pengusaha? apakah THR untuk pekerja bisa dibayar tanpa dicicil?
Apalagi saat ini, kenaikan harga pangan, bahan bakar minyak (BBM), serta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) membuat THR tahun ini dianggap sia-sia.
Menyadur dari BBC Indonesia, Ekonom INDEF, Rizal Taufikurahman memprediksi bahwa kucuran dana THR bagi ASN, pekerja swasta, serta dana bantuan sosial hanya akan menumbuhkan angka konsumsi rumah tangga sebesar 0,4%.
Baca Juga: KPK Himbau Pejabat Negara di Daerah Menolak Gratifikasi Lebaran: Jika Tidak Bisa, Lapor
Menurut dia, kucuran THR sebetulnya sebetulnya dapat meningkatkan konsumsi sebesar 1,2% pada kebutuhan Lebaran seperti pangan, pakaian, dan transportasi untuk mudik. Apalagi, lebih dari 80 juta orang diprediksi akan pulang kampung setelah pemerintah untuk pertama kalinya membebaskan mudik Lebaran sejak pandemi melanda.
Tetapi di saat yang sama, kenaikan harga BBM, pangan, dan PPn menyebabkan konsumsi rumah tangga juga menurun sebesar 0,8%.
Oleh sebab itu, Rizal menilai target pemerintah untuk "meningkatkan daya beli masyarakat" melalui kucuran dana THR dan bantuan sosial ini tidak realistis.
"Ini berat, kalau mau mendorong konsumsi seharusnya pemerintah jangan menaikkan harga, tahan dulu. Setelah Lebaran baru dinaikkan secara perlahan. Ini kan ujug-ujug ditekan semua, jadi konsumsi pasti turun," jelas dia.
Selain itu, peningkatan daya beli bisa tak tercapai apabila ternyata pihak swasta belum sepenuhnya mampu mengikuti jejak pemerintah dengan mengucurkan dana THR secara penuh.
Myra Hanartani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengatakan belum seluruh sektor usaha mampu memenuhi kewajiban pemerintah untuk membayarkan THR secara utuh.
Baca Juga: Viral Seorang Wanita Bagikan Cara Jitu agar Tak Peroleh Body Shaming Saat Lebaran
"Secara organisasi tentu kami juga tidak bisa mengabaikan anjuran pemerintah, tapi kalau ada individu perusahaan yang merasa tidak mampu dengan kewajiban itu, kami mendorong agar mereka bernegosiasi secara bipartid dengan para pekerja," kata Myra.
Berita Terkait
-
Diungkap Eks Sekjen Kementan di Sidang, SYL Minta Rp500 Juta ke Anak Buah buat THR Anggota DPR
-
5 Momen Sapi Vs Manusia di Hari Kurban, dari Bikin Ulah di Tol Hingga Berenang ke Laut
-
Malam Takbiran di Semarang, Jokowi Jajal Mi Disko Level 1 Sambil Ngevlog Bareng Menteri Basuki
-
Idul Adha 2024: Pasokan Listrik di 40 Lapangan dan 74 Masjid Sulselrabar Dijamin Tidak Drop
-
45 Ucapan Lebaran Haji yang Islami, Penuh Doa dan Harapan Baik Menyambut Hari Raya Idul Adha
Terpopuler
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
- Jabatan Prestisius Rolly Ade Charles, Diduga Ikut Ivan Sugianto Paksa Anak SMA Menggonggong
- Pengalaman Mengejutkan Suporter Jepang Awayday ke SUGBK: Indonesia Negara yang...
- Ditemui Ahmad Sahroni, Begini Penampakan Lesu Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya
- Pesan Terakhir Nurina Mulkiwati Istri Ahmad Luthfi, Kini Suami Diisukan Punya Simpanan Selebgram
Pilihan
-
Prabowo Mau Bangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah
-
LIVE REPORT Kondisi SUGBK Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Bandara IKN Siap Sambut Penerbangan Komersial, Proyeksi 2026
-
Melihat 'Jeroan' Bank INA Milik Salim Group yang Alami Lonjakan Kredit Bermasalah
-
Viral! Pemotor 'Bersenjata' di Gunungkidul Dikira Klitih, Ternyata Musuhnya Ulat Jati
Terkini
-
Bertemu Ribuan Peternak Sapi Perah di Boyolali, Zulhas Janjikan Masalah Selesai Dua Pekan
-
Braakkk! KA Batara Kresna Tabrak Motor hingga Nyungsep di Kolong, Begini Kronologinya
-
Cerita Peternak Sapi Perah Terancam Kena Dampak Jika UD Pramono Tutup, 20 Tahun Sukses Kuliahkan 2 Anak
-
Dibalik Seragam Putih: Kisah Pilu Siswi SMP Sukoharjo Jadi Korban Persetubuhan Adik Kelas
-
Dikerumuni Bakul Es Teh di Benteng Vastenburg, Respati Ardi Tampung Keluhan Akses Berjualan di Berbagai Event