Dampingi Jokowi Resmikan Tower Ki Hajar Dewantara UNS, Ganjar Gaungkan Toleransi dan Pancasila

SuaraSurakarta.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian Gedung Tower Ki Hajar Dewantara dan Dies Natalis ke-46 Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jumat (11/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Ganjar gaungkan pentingnya toleransi dan merawat Pancasila untuk menjaga keharmonisan bangsa.

"Universitas Sebelas Maret Surakarta tidak hanya mencetak mahasiswa berprestasi, namun juga sudah menjadi gerbong besar toleransi," ujar Ganjar saat memberikan ucapan selamat atas acara tersebut.

Hal itu disampaikan Ganjar, karena UNS merupakan kampus pertama yang memiliki 6 tempat ibadah. Baik itu masjid, gereja Kristen, gereja Katholik, pura, vihara serta kelenteng.

"UNS adalah kampus pertama yang memiliki 6 tempat ibadah. Baik masjid, gereja Krsiten, gereja Katjolik, pura, vihara serta kelenteng, semua ada. Selamat hari jadi ke-46 UNS. Teruslah merawat dan mnejaga Pancasila. Sebab, dari lingkungan pendidikan inilah masa depan bangsa dipertaruhkan," terangnya. 

Ganjar juga berpesan kepada mahasiswa untuk bisa memanfaatkan waktu kuliah sebaik mungkin.

"Maka, kawan mahasiswa jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Ayo, manfaafkan waktu kuliah sebaik mungkin, anda akan sukses," tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa organisasi, pendidikan tinggi serta universitas sangat penting melakukan perubahan dan percepatan dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).

"Karena dunia berubah begitu sangat cepatnya. Ilmu pengetahuan juga berkembang sangat cepat sekali. Dan harus diikuti dengan program pendidikan yang dinamis dan cepat. Risetnya, cepat berubah sesuai dengan tantangan yang ada," terangnya. 

Baca Juga: Santri di Bandar Lampung Gelar Deklarasi Dukung Ganjar Sembari Bakti Sosial

Presiden menekankan, Indonesia hanya punya waktu dua tahun untuk urusan SDM dalam mengejar perubahan dan percepatan dunia. 

"Saya membayangkan, kita ini hanya punya waktu dua tahun urusan SDM untuk mengejar dan itu hanya punya waktu dua tahun. Berani berubah atau tidak dalam dua tahun ini, kalau tidak nanti dalam bonus demografi tahun 2030 - 2035 habis kita, kalau tidak cepet berubah," tandasnya.