Jusuf Kalla Sebut Ketidakadilan di Indonesia Tinggi, Gus Nadir Beri Balasan Menohok Sebut Wapres Gagal

SuaraSurakarta.id - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir mengomentari pernyataan mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla tentang ketidakadilan adalah penyebab konflik besar di Indonesia/

Dalam diskusi Twitter Spaces Forum Ekonomi Politik Didik J Rachbini bertajuk "Cak Nur, Pancasila dan Indonesia yang Adil", Jusuf Kalla menyebut selama Indonesia berdiri 77 tahun, setidak-tidaknya ada 15 konflik besar melanda negeri ini yang menelan korban jiwa seribu orang di atasnya.

Tak tanggung-tanggung, Gus Nadir langsung memberikan balasan menohok dalam cuitan di akun Twitternya @na_dirs.

Dia menilai apa yang disampaikan sosok asal Watampone, Sulawesi Selatan itu membuktikan bahwa dirinya gagal menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.

"Berarti selama 2 kali Bapak JK jadi Wapres bisa dianggap gagal menjadikan Indonesia sebagai negara hukum ya, Pak," tulis Gus Nadir sembari menyertakan sebuah pemberitaan media online, Selasa (1/2/2022) dikutip dari Terkini.id--jaringan Suara.com.

Beberapa netizen pun turut memberikan pandangan soal cuitan Gus Nadir tersebut di kolom komentar.

“Ya gagal, makanya kadang perlu digeruduk Banser. pake tanah orang buat bisnis, tapi mau gratis,” ujar @chairul***.

“Dulu pas masih menjabat mungkin menurut belio ketidakadilan rendah, baru stlh diluar pemerintahan keliatan tdk sprti anggapan sblmnya bgtupun dg mantan pejabat2 yg lain “lah pas keluar gerbong koq beda?,” ujar @d_ari***.

Melansir Suaralampung.id, Jusuf Kalla menyampaikan salah satu contoh dari 11 konflik besar akibat ketidakadilan itu adalah konflik di Aceh. Konflik di Aceh, terjadi karena munculnya rasa ketidakadilan ekonomi di dalam diri masyarakatnya.

Baca Juga: Minta Hentikan Perdebatan Pemindahan Ibu Kota Negara, Jusuf Kalla: Pasti Akan ada Masalah

"Aceh sebagai salah satu wilayah dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan itu belum bisa memberikan kemakmuran ekonomi secara merata kepada masyarakatnya," ucap Jusuf Kalla.

Oleh karena itu, ia memandang persoalan ketidakadilan di Tanah Air perlu segera dituntaskan.

Dia menambahkan di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kata adil dimuat dalam dua sila, yaitu sila kedua dan kelima yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dengan begitu, menurutnya, dua sila itu memberikan nuansa bahwa keadilan adalah upaya yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan.

"Meskipun adil dan maju itu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi harus dilakukan," kata Jusuf Kalla.