Pemkot Surakarta Kebut Tangani Kawasan Kumuh, Gibran: Tahun 2022 Hingga 2024 Kita Bebaskan

SuaraSurakarta.id - Kawasan kumuh menjadi perhatian Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Beragam cara dilakukan untuk menanggani hal tersebut. 

Seusai peletakan batu pertama pembangunan 47 rumah layak huni oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, Pemerintah Kota Surakarta terus mengebut penanganan kawasan kumuh pada 2022 ini.

Gibran Rakabuming Raka mengatakan, penanganan kawasan kumuh di wilayahnya difokuskan dengan  membangun rumah layak huni, di kawasan Semanggi dan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon.

“Kita tahun ini memperoleh bantuan CSR dari berbagai pihak, di antaranya PT Shopee dan PT SMF. Setelah pembangunan 47 rumah layak huni dari SMF, lalu 136 (rumah) di Semanggi utara dibangunkan Shopee, 60 % (135 hektare)  pemukiman kumuh Kota Solo di Semanggi dan Mojo Pasar Kliwon. Jadi semuanya (bebas pemukiman kumuh ) selesai tahun ini,” ungkap Gibran dikutip dari Jatengprov.go.id, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Pede Hadapi Piala Gibran 2022, Tim Siwo Surakarta Matangkan Persiapan, Kini Asah Penyelesaian Akhir

Menurutnya,  dengan berkurangnya kawasan kumuh secara otomatis permasalahan lain seperti stunting akan berkurang.

Wali Kota Solo tersebut menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang membantu meringankan penanganan kawasan kumuh termasuk Kotaku, SMF dan Shopee. Dengan selesainya penanganan kawasan kumuh Mojo dan Semanggi, kawasan kumuh lainnya yang perlu ditangani akan segera diintervensi pada tahun ini melalui program penanganan RTLH dan semacamnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim)  Kota Surakarta, Taufan menambahkan, penanganan air bersih dan drainase akan diselesaikan secepatnya. Sesuai program, target zero kumuh ditargetkan 2026 menyisakan kawasan kumuh di bantaran rel kereta api yang ditangani.

“Sekitar 135 hektare di kawasan Semanggi ada 60 persen dari total wilayah kumuh di Solo, tahun 2022 hingga 2024 kita bebaskan Solo dari Kawasan kumuh,” terangnya, pada kesempatan yang sama.

Diketahui, sembilan unit rumah sudah dibangun di Kawasan Semanggi Selatan, berdampingan dengan 47 rumah layak huni yang akan dibangun.

Baca Juga: Gibran Marten Jawab Isu Gading Marten dan Gisella Anastasia Kembali Rujuk

Sementara itu,  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam arahannya  sebelum peletakan batu pertama pembangunan 47 rumah peningkatan kualitas RTLH, Selasa (25/1/2022) di Kawasan Semanggi Kelurahan Mojo RW 1  juga menegaskan,  pada 2022 kawasan kumuh di Kawasan Semanggi Pasar Kliwon sudah tidak ada.

“Lebih cepat dari target 2023, nanti kita harapkan selesai pada tahun ini. Bahkan di wilayah Semanggi Selatan sudah bisa ditempati,” ujar Muhadjir Effendy.

Penanganan kawasan kumuh oleh Pemerintah dan swasta atau CSR, lanjut Muhajir, akan dijadikan model penyelesaian kemiskinan ekstrim di seluruh kota-kota di Indonesia.

“Solo sebagai pilot project atau model yang nanti diharapkan menjadi semacam prototipe, untuk menyelesaikan persoalan pemukiman kumuh di daerah lain,” katanya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, saat ini program sudah mulai berjalan. Dia menargetkan penataan kawasan kumuh Kota Solo rampung pada 2022.

“Kita harapkan 2022 sudah selesai semua. Untuk itu kita kumpulkan semua sumber-sumber dana dari berbagai lini untuk menyelesaikan ini secara keroyokan,” katanya.

Sumber dana tersebut, antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang digandeng pemerintah. Bentuk dari penataan kawasan itu, antara lain adalah pembangunan rumah layak huni di kawasan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Pihaknya akan mempercepat pembangunan rumah layak huni, termasuk membantu mencarikan sumber dari CSR untuk pembangunan rumah layak huni.

Muhadjir menjelaskan, penataan kawasan kumuh penting dilakukan. Hal ini merupakan langkah awal untuk pengentasan kemiskinan.

“Ini penanganan tema besarnya kemiskinan, lebih spesifik kemiskinan ekstrem yang 70 persen di wilayah kantong. Karena di kantong, maka pendekatannya ekosistem, tidak bisa orang per orang, rata-rata umumnya pasti tinggal di rumah tidak layak huni, kumuh, sanitasi jelek dan langka air bersih, pendekatan tidak mungkin tidak dengan pendekatan lingkungan,” terangnya.