GMPG Kritik Buruknya Elektabilitas Airlangga Hartarto, Pengamat: Bagus untuk Partai Golkar

SuaraSurakarta.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin memberikan komentar berkaitan dengan kritik Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) soal rendahnya elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.

Menurutnya, kritikan itu justru harus menjadi atensi. Sebab hal ini diyakini bakal berdampak terhadap citra partai berlogo partai beringin ini di Pemilu mendatang.

"Apa yang disampaikan GMPG merupakan autokritik yang bagus untuk Airlangga dan Partai Golkar," ucap  Ujang Komarudin dalam rilis yang diterima, Jumat (14/1/2022).

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin memberikan komentar senada.

Menurut Usni, kenyataan ini harus jadi konsern Golkar lantaran pendekatan yang dilakukan untuk mengerek tingkat keterpilihan Airlangga sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum memubahkan hasil.

"Apa yang disampaikan GMPG itu, kan, sesuai dengan hasil survei sejumlah lembaga, capaian Partai Golkar, dan pengalaman yang mereka rasakan selama ini. Jadi itu tidak bisa dinafikan. Para elite Partai Golkar harusnya mulai mereformulasi strateginya jika memang ingin mengusung kadernya sebagai capres," tuturnya.

Menurutnya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan Partai Golkar. Mengganti capres ataupun mengubah pendekatan dalam meraih simpati publik.

"Jika terus memaksakan seperti ini ya Partai Golkar akan kembali mengulang pengalaman dua pilpres (pemilihan presiden) sebelumnya," tegasnya. Partai Golkar tidak mengusung capres pada Pilpres 2014 dan 2019.

Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab, sebelumnya menyebut, elektabilitas Airlangga memprihatinkan. Pangkalnya, tingkat keterpilihannya hanya 0,8% berdasarkan hasil survei Voxpol Center dan versi riset Indikator Politik Indonesia 0,2%.

Baca Juga: Makin Ramai! Survei TBRC: Airlangga Hartarto Capres Terkuat, Golkar Tempel Ketat PDIP

Dia menambahkan, capaian tersebut berdampak sistematik terhadap reputasi Golkar. Padahal, pengurus dan kader di DPR sudah menebah baliho Airlangga di sejumlah daerah.

"Ini dapat dianggap bahwa masyarakat tidak tergerak memberikan dukungan. Jika ada kenaikan, maka kenaikan itu dapat dipastikan sebagai angka yang perlu dipertanyakan sumber dan kredibilitasnya," ujarnya.

Apalagi, imbuh Sirajuddin, perolehan kursi di DPR berkurang 6 saat dipimpin Airlangga. Sekarang, Golkar hanya memiliki 85 kursi, sedangkan sebelumnya, yang merupakan hasil Pemilu 2014, berhasil meraih 91 kursi.