SuaraSurakarta.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai dibalik pembatalan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 masih ada persyaratan-persyaratan.
Moeldoko menyebut persyaratan itu seperti, bepergian harus menunjukkan hasil tes PCR atau antigen.
Perkumpulan-perkumpulan masyarakat dibatasi 50 persen, tidak ada hiburan atau olahraga yang ada penontonnya.
"Jadi masih banyak pembatasan-pembatasan. Presiden itu satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas penegakan prosedur kesehatan," kata dia saat ditemui di UNS, Selasa (7/12/2021).
Dalam perayaan Natal nanti, Ia melihat penerapan protokol kesehatan sudah disiapkan dan cukup bagus. Itu seperti tempat duduk jamaah ada jaraknya, sebelum masuk cek suhu dan handsanitizer.
Untuk air suci sudah disiapkan dalam kondisi berbeda. Sehingga semuanya serba bersih.
"Langkah-langkah itu saya cek semuanya di gereja-gereja. Semua sudah disiapkan dengan baik," papar dia.
Moeldoko tidak mempermasalahkan kegiatan, seperti rapat koordinasi (Rakor) atau workshop yang dilakukan instansi ke luar kota. Tapi semua itu harus dijalankan dengan penerapan prosedur protokol kesehatan yang baik.
"Tidak ada masalah sepanjang protokol kesehatan itu harus menjadi ukuran untuk dilaksanakan," sambungnya.
Baca Juga: PPKM Level 3 Nataru Batal, Anak Buah AHY: Pemerintah Jangan Plin plan Kayak Dulu-dulu
Untuk daerah-daerah yang berpotensi mengundang kerumunan seperti tempat wisata, pengunjung harus memakai aplikasi Peduli Lindungi. Karena itu akan termonitor apakah pengunjung sudah melakukan vaksinasi atau belum.
"Jadi kalau yang belum vaksin tidak boleh masuk. Semuanya sudah tertata dengan baik, dikawal oleh para petugas di lapangan. Harapannya nanti semua berjalan bagus dan tidak menimbulkan episentrum baru," jelas dia.
Moeldoko menegaskan, jika pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia sudah cukup rendah. Kemudian angka kematian juga sangat rendah.
Tapi ada hal-hal khusus yang perlu dipikirkan, pada sisi atau sektor yang lain, seperti ekonomi harus bisa bergerak
"Jadi bagaimana mengoperasionalkan gas dan rem tadi itu. Begitu kasus Covid-19 sudah sangat bagus bisa dilonggarkan ekonominya, kalau kasus Covid-19 naik maka kegiatan ekonomi diturunkan," tandasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Hari Anak Nasional 2026, BRI Peduli Tanamkan Karakter dan Wawasan Anak
-
Polresta Solo Amankan Dua Pemuda Bawa Clurit di Jebres, Ini Kronologinya
-
Sambut Minat Besar Investor, PLN Siapkan Kontrak Jangka Panjang untuk Akselerasi Proyek PSEL
-
Burnout 2026 Siap Guncang Solo, Seringai hingga Lucky Draw 2 Motor Chopper
-
Ancam Buka Paksa Keraton Solo, Kubu PB XIV Purboyo Meradang: Kenapa Harus Pakai Kekerasan?