SuaraSurakarta.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai dibalik pembatalan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 masih ada persyaratan-persyaratan.
Moeldoko menyebut persyaratan itu seperti, bepergian harus menunjukkan hasil tes PCR atau antigen.
Perkumpulan-perkumpulan masyarakat dibatasi 50 persen, tidak ada hiburan atau olahraga yang ada penontonnya.
"Jadi masih banyak pembatasan-pembatasan. Presiden itu satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas penegakan prosedur kesehatan," kata dia saat ditemui di UNS, Selasa (7/12/2021).
Baca Juga: PPKM Level 3 Nataru Batal, Anak Buah AHY: Pemerintah Jangan Plin plan Kayak Dulu-dulu
Dalam perayaan Natal nanti, Ia melihat penerapan protokol kesehatan sudah disiapkan dan cukup bagus. Itu seperti tempat duduk jamaah ada jaraknya, sebelum masuk cek suhu dan handsanitizer.
Untuk air suci sudah disiapkan dalam kondisi berbeda. Sehingga semuanya serba bersih.
"Langkah-langkah itu saya cek semuanya di gereja-gereja. Semua sudah disiapkan dengan baik," papar dia.
Moeldoko tidak mempermasalahkan kegiatan, seperti rapat koordinasi (Rakor) atau workshop yang dilakukan instansi ke luar kota. Tapi semua itu harus dijalankan dengan penerapan prosedur protokol kesehatan yang baik.
"Tidak ada masalah sepanjang protokol kesehatan itu harus menjadi ukuran untuk dilaksanakan," sambungnya.
Baca Juga: Kepala KSP Moeldoko Sebut PPKM Level 3 Batal Karena Kebijakan Presiden Jokowi
Untuk daerah-daerah yang berpotensi mengundang kerumunan seperti tempat wisata, pengunjung harus memakai aplikasi Peduli Lindungi. Karena itu akan termonitor apakah pengunjung sudah melakukan vaksinasi atau belum.
"Jadi kalau yang belum vaksin tidak boleh masuk. Semuanya sudah tertata dengan baik, dikawal oleh para petugas di lapangan. Harapannya nanti semua berjalan bagus dan tidak menimbulkan episentrum baru," jelas dia.
Moeldoko menegaskan, jika pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia sudah cukup rendah. Kemudian angka kematian juga sangat rendah.
Tapi ada hal-hal khusus yang perlu dipikirkan, pada sisi atau sektor yang lain, seperti ekonomi harus bisa bergerak
"Jadi bagaimana mengoperasionalkan gas dan rem tadi itu. Begitu kasus Covid-19 sudah sangat bagus bisa dilonggarkan ekonominya, kalau kasus Covid-19 naik maka kegiatan ekonomi diturunkan," tandasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemain Keturunan Berbandrol Rp208 M Kirim Kode Keras Ingin Bela Timnas Indonesia
- 7 Rekomendasi Mobil Jepang Bekas Tahun Muda Mulai Rp60 Jutaan, Cocok Dipakai Harian
- 5 Rekomendasi Mobil Sedan Bekas di Bawah Rp50 Juta, Performa Masih Tangguh
- Pemain Keturunan Rp 312,87 Miliar Juara EFL Masuk Radar Tambahan Timnas Indonesia untuk Ronde 4
- 6 Rekomendasi City Car Bekas Mulai Rp29 Jutaan: Murah dan Irit Bensin
Pilihan
-
Here We Go! Ole Romeny Cs Main di Piala Presiden 2025: Ini Jadwalnya
-
Timses Prabowo Gibran Masuk Jajaran Dewan Komisaris Pertamina, Intip Rekam Jejaknya
-
Setelah BMW, Kini Kaesang Muncul dari Balik Pintu Mobil Listrik Hyptec HT
-
8 Rekomendasi Printer Termurah dan Terbaik untuk Mahasiswa, Harga di Bawah Rp1 Juta
-
Pesawat Air India Boeing 787 Jatuh Setelah Lepas Landas di Ahmedabad, Bawa 242 Penumpang
Terkini
-
Sebut Ada Kejanggalan, Rismon Sianipar Bakal Cek Lokasi KKN Jokowi di Boyolali
-
Polemik Berlanjut, Politisi PKS Laporkan Pemilik Ayam Goreng Widuran ke Polisi
-
Rismon Sianipar Muncul di Sidang Ijazah Palsu Jokowi, Ternyata Diundang Sosok Ini
-
Sidang Ijazah Palsu Jokowi, Majelis Hakim Tolak Gugatan Intervensi Alumni SMAN 6 Solo
-
Kasus Penggelapan Uang: Mantan Kacab Marketing PT SHA SOLO Dihukum 3,5 Tahun Bui