SuaraSurakarta.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai dibalik pembatalan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 masih ada persyaratan-persyaratan.
Moeldoko menyebut persyaratan itu seperti, bepergian harus menunjukkan hasil tes PCR atau antigen.
Perkumpulan-perkumpulan masyarakat dibatasi 50 persen, tidak ada hiburan atau olahraga yang ada penontonnya.
"Jadi masih banyak pembatasan-pembatasan. Presiden itu satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas penegakan prosedur kesehatan," kata dia saat ditemui di UNS, Selasa (7/12/2021).
Dalam perayaan Natal nanti, Ia melihat penerapan protokol kesehatan sudah disiapkan dan cukup bagus. Itu seperti tempat duduk jamaah ada jaraknya, sebelum masuk cek suhu dan handsanitizer.
Untuk air suci sudah disiapkan dalam kondisi berbeda. Sehingga semuanya serba bersih.
"Langkah-langkah itu saya cek semuanya di gereja-gereja. Semua sudah disiapkan dengan baik," papar dia.
Moeldoko tidak mempermasalahkan kegiatan, seperti rapat koordinasi (Rakor) atau workshop yang dilakukan instansi ke luar kota. Tapi semua itu harus dijalankan dengan penerapan prosedur protokol kesehatan yang baik.
"Tidak ada masalah sepanjang protokol kesehatan itu harus menjadi ukuran untuk dilaksanakan," sambungnya.
Baca Juga: PPKM Level 3 Nataru Batal, Anak Buah AHY: Pemerintah Jangan Plin plan Kayak Dulu-dulu
Untuk daerah-daerah yang berpotensi mengundang kerumunan seperti tempat wisata, pengunjung harus memakai aplikasi Peduli Lindungi. Karena itu akan termonitor apakah pengunjung sudah melakukan vaksinasi atau belum.
"Jadi kalau yang belum vaksin tidak boleh masuk. Semuanya sudah tertata dengan baik, dikawal oleh para petugas di lapangan. Harapannya nanti semua berjalan bagus dan tidak menimbulkan episentrum baru," jelas dia.
Moeldoko menegaskan, jika pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia sudah cukup rendah. Kemudian angka kematian juga sangat rendah.
Tapi ada hal-hal khusus yang perlu dipikirkan, pada sisi atau sektor yang lain, seperti ekonomi harus bisa bergerak
"Jadi bagaimana mengoperasionalkan gas dan rem tadi itu. Begitu kasus Covid-19 sudah sangat bagus bisa dilonggarkan ekonominya, kalau kasus Covid-19 naik maka kegiatan ekonomi diturunkan," tandasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Nasi di Rice Cooker Cepat Bau dan Kuning? Begini 10 Cara Mengatasinya
- Krim Malam yang Bagus Apa? Ini 4 Rekomendasi Sesuai Klaim dan Harga
- Segel Ruang Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Hilang, Jaksa KPK Cium Ada Pihak Terlibat
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
Pilihan
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
Terkini
-
Dukung Diaspora dan PMI, BRImo Taiwan Raih Penghargaan Inovasi Indonesia 2026
-
Masa Demo di Depan Rumah Jokowi, Serahkan Surat Peringatan dan Plakat Bertuliskan Filosofi Jawa
-
Investasi Berkelanjutan Makin Kokoh, DPLK BRI Kantongi Kehati ESG Award 2026
-
Abaikan SP 1 dari PT KAI, Warga Ledoksari Solo Tolak Kosongkan Lahan Untuk Perluasan Stasiun Jebres
-
BRI Siap Perluas Rekening Masyarakat dan Dorong Ekonomi Kerakyatan