Meski Sudah 76 Tahun Merdeka, Tikus Pithi Sebut Indonesia Belum Ada yang Bisa Dibanggakan

“Perlu perubahan dari skema masyarakat yang selama ini hanya terlilit, terselubung dalam aliran money politics. Itu tak bisa dimungkiri terjadi. Dari mentalitas tokoh yang ditampilkan pun harus memberi teladan,” tuturnya.

Sebagai penggagas lahirnya Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Tuntas menyatakan partainya tidak akan pernah melakukan politik kotor seperti money politics. Di PKR menurutnya juga tidak ada praktik pemberian mahar politik.

Justru siapa pun warga yang ingin tampil membela dan memperjuangkan hak-hak wong cilik akan disengkuyung dengan iuran anggota. Tapi untuk menjadi calon anggota legislatif melalui PKR harus melalui fit and proper test.

Kepengurusan Partai

Baca Juga: Klaster PTM di Kota Solo, 47 Siswa dan Guru Positif Covid-19

“Tak ada mahar politik dan tak ada money politics. Konsep kami gotong royong yang tentunya dana terbatas. Saat saat mengusung cawali-cawawali Solo dari jalur independen juga tak ada politik uang, atau iming-iming,” imbuhnya.

Tuntas menerangkan PKR yang lahir pada 18 Agustus 2021 sudah mempunyai akta notaris dan sudah didaftarkan ke Kemenkumham. Mereka sedang membentuk kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Mereka optimistis dapat merampungkan pembentukan kepengurusan tingkat provinsi hingga kecamatan akhir tahun ini. Sebab mereka menargetkan SK Kemenkumham ihwal pendirian PKR bisa keluar Februari-Maret 2022.

“Dari Kemenkumham tidak ada batas waktu. Tapi dari kami sedang dipacu karena ingin meramaikan Pemilu 2024. Target kami bulan Februari-Maret 2022 harus sudah turun SK-nya. Karena pendaftaran di KPU per Maret,” terangnya.

Baca Juga: Muncul Klaster PTM di Kota Solo, 4 Sekolah Akhirnya Ditutup Sementara