Duh! Masih Terima Bantuan, 250 Penerima PKH di Klaten Punya Mobil dan Rumah Mewah

SuaraSurakarta.id - Sebanyak 250 keluarga penerima manfaat (KPM) di Klaten diusulkan segera dinonaktifkan dari program keluarga harapan (PKH).

Gara-garanya, ratusan KPM tersebut dinilai telah mampu secara ekonomi sehingga tak lagi membutuhkan bantuan dari PKH.

Koordinator Pendamping PKH Klaten, Theo Markis, mengatakan pendamping PKH di Kabupaten Bersinar telah menggencarkan bidik graduasi, dalam dua bulan terakhir.

Bidik graduasi dilakukan guna mengedukasi KPM yang dianggap mampu secara ekonomi agar bersedia mundur dari kepesertaan PKH. Total KPM di Klaten hingga sekarang masih mencapai 61.098 KPM.

Baca Juga: Sedang Berzikir di Majid Raya Klaten, Sardiyono Kaget Rasakan Guncangan Gempa

“Dalam dua bulan terakhir, kami juga melakukan bidik graduasi. Dalam kegiatan ini, kami mengusulkan penonaktifan peserta karena dirasa sudah mampu,” kata Theo dikutip dari Solopos.com di Karang, Kecamatan Delanggu, Sabtu (16/10/2021).

Theo Markis mengatakan pengamatan terhadap KPM dilakukan secara teliti dan hati-hati. KPM yang diusulkan agar segera dinonaktifkan biasanya didasarkan pada kepemilikan aset yang dimiliki masing-masing KPM.

“Di antara 250 KPM [yang masuk dalam bidik graduasi] itu ada juga KPM yang punya mobil atau rumahnya lantai II. Hal seperti itu juga sudah menjadi rasanan tonggo. Itu menjadi salah satu tolok ukurnya. Kami pun harus menyertakan bukti-bukti [berupa foto kepemilikan aset] saat mengusulkan penonaktifan kepesertaan program PKH ke pusat,” katanya.

Theo Markis mengatakan program bidik graduasi menjadi salah satu metode guna mengedukasi KPM agar muncul kesadaran dari para KPM yang dinilai sudah mampu. Bidik graduasi akan terus dilakukan ke depan.

“Selama ini, total KPM yang ter-graduasi di Klaten mencapai 2.592 KPM. Rinciannya, sebanyak 1.840 masuk graduasi alami dan 752 masuk dalam graduasi sejahtera mandiri,” katanya.

Baca Juga: Gempa Magnitudo 4,8 di Laut Selatan Pacitan, Guncangannya Sampai ke Klaten dan Wonogiri

Wakil Bupati (Wabup) Klaten, Yoga Hardaya, mengatakan mayoritas warga di Klaten yang tergolong warga miskin berasal dari kalangan petani penggarap alias buruh tani.

Di antara upaya yang dilakukan guna menekan angka kemiskinan, yakni mendukung terbentuknya ketahanan pangan yang ditujukan peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu mandiri dan selalu berinovasi.

“Angka kemiskinan di Klaten masih dua digit. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Perlu penanganan dan perhatian bersama,” kata Yoga Hardaya.