SuaraSurakarta.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel dinilai tidak adil. Apalagi kebijakan status levelnya tergantung pada wilayah aglomerasi. Hal itu tentu saja merugikan daerah yang sudah susah payah menekan Covid-19, termasuk Kabupaten Karanganyar.
Menyadur dari Solopos.com, Bupati Karanganyar Juliyatmono, mengusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, agar penetapan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak mengacu wilayah aglomerasi.
Bupati Karanganyar menilai penerapan kebijakan itu mengebiri “kreativitas” kabupaten/kota berupaya menekan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
“[Level PPKM mengacu wilayah] aglomerasi itu membuat improvisasi, kreativitas daerah menjadi kaku, tidak menggairahkan. Oleh karena hari ini [Senin (30/8/2021)] mungkin terakhir batas PPKM. Untuk menuju besok [Selasa], saya berharap ada harapan bisa jadi level tiga. Atau yang memang [kabupaten/kota] memungkinkan bisa dua ya dua,” kata Bupati saat berbincang dengan wartawan seusai menghadiri rapat koordinasi virtual tentang penanganan Covid-19 di Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Senin (30/8/2021).
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga: Masyarakat Sangat Trauma dengan PPKM Level 4
Bupati secara gamblang menyebut pembuatan peringkat kedaruratan kasus Covid-19 di suatu kabupaten/kota lewat level malah membuat tidak nyaman secara psikologi. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah pusat lebih bijak.
“Itu penting. Jangan menggunakan pendekatan aglomerasi karena Soloraya bisa semua level empat. Dan leveling itu menurut saya membuat ketidaknyamanan psikologi. Tidak mampu membangkitkan harapan untuk tumbuh. Oleh karena itu harus bisa dikoreksi,” imbuh dia.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyampaikan bahwa sepakat dengan pendapat Bupati Karanganyar. Gubernur menyampaikan bahwa penetapan level PPKM seharusnya tidak berdasarkan wilayah aglomerasi.
“Saya setuju. Saya sepakat soal aglomerasi. Maka dari itu saya ngotot agar tertib soal data. Faktanya bahwa saat ini kita tidak disiplin data. Makanya mari tertibkan data,” ujar dia saat memimpin rapat koordinasi secara virtual dengan 35 kabupaten/kota di Jateng.
Sebagai informasi, penetapan level PPKM tergantung pada indikator laju penularan dan respons kesehatan setiap daerah. Indikator laju penularan dilihat dari tiga aspek, yakni jumlah kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, dan angak kematian.
Baca Juga: Per Hari Ini, Jakarta International Velodrome Kembali Dibuka untuk Umum
Indikator respons kesehatan ditentukan tiga aspek, yakni positivity rate, kemampuan tracing, dan keterisian tempat tidur rumah sakit. Kombinasi dua nilai itu menentukan level suatu kabupaten/kota.
Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus di Pulau Jawa dan Bali. Terutama berkaitan dengan penetapan level PPKM. Pemerintah menyamakan semua level PPKM di wilayah aglomerasi. Pertimbangan pemerintah adalah tingkat mobilitas antardaerah aglomerasi tinggi.
Berita Terkait
-
Kesbangpol dan PD IPARI Karanganyar Gelar Pembinaan Kerukunan Umat Beragama untuk Meningkatkan Toleransi dan Harmoni
-
Peletakan Batu Pertama Rumah Pensiun Jokowi Digelar Tertutup, Luasnya Bertambah?
-
Jokowi Pilih Sendiri, Intip Lokasi Pembangunan Rumah Selepas Pensiun dari Presiden
-
Kemenkes RI Buka Suara Soal Varian Covid-19 Baru di Singapura, PPKM Bisa Kembali Berlaku?
-
Kini Punya 3 Hunian, Ganjar Pranowo Dulu Hidup Susah sampai Pernah Diusir dari Rumah Sendiri
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
Investigasi Kekerasan di Paser: Polisi dan Tokoh Adat Serukan Kedamaian
Terkini
-
Cerita Bahlil Lahadalia Kesengsem dengan Kuliner Soto Fatimah: Rasa Khasnya Paten
-
Kampanye di Sragen, Bahlil Lahadalia Sebut Ahmad Luthfi Punya Jaringan Pusat
-
Tok! Terdakwa Pembunuhan Bos Kerajinan Tembaga Boyolali Divonis Seumur Hidup
-
Blusukan Bareng Respati-Astrid di Proyek Rel Layang Joglo, Jokowi Titip Pesan Ini
-
Jokowi Tanggapi Putusan Bawaslu Soal Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin