Data Covid-19 Pemkot Solo dengan Pemprov Jateng Jomplang, Kok Bisa?

SuaraSurakarta.id - Perbedaan data kasus Covid-19 sering terjadi. Namun, kali ini Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah melakukan sinkronisasi data kasus Covid-19 menyusul ditemukannya perbedaan data dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat Kota Solo pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masuk level 4. Dalam hal ini, Pemkot fokus pencocokan data pada aplikasi New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.

Menyadur dari Solopos.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan pihaknya terus melakukan sinkronisasi data kasus Covid-19. Menurutnya, ada dua tahap yang dilakukan, yakni mencocokkan data yang tidak sesuai (missing data) secara manual dan bagaimana ke depan data yang dimasukkan sama.

“Kami kumpulkan semua fasilitas kesehatan [faskes] terkait ketertiban notifikasi. Faskes kan banyak mungkin tidak sempat memasukkan [input] data. Setelah mereka longgar baru input sehingga terjadi penumpukan data yang tinggi. Ini kalau tidak dimasukkan klaim tidak bisa cair,” ujar dia, kepada wartawan di Balai Kota, Senin (16/8/2021).

Baca Juga: Tiga Warga Terpapar Covid-19 Varian Delta di Belitung Meninggal

Bu Ning mencontohkan rumah sakit Bung Karno (RS BK) merawat 40 pasien Covid-19, data pasien tersebut mesti di-input. Jika data pasien tersebut tidak ada pada aplikasi New All Record (NAR) pada alamat https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/, maka tidak akan tercatat dan tidak terklaim.

Dalam hal ini, DKK bakal memaksimalkanketertiban setiap faskes yang menangani pasien Covid-19 dalam memasukan data harian melalui aplikasi NARmaupun data yang masuk ke Pemkot Solo.Menurutnya, banyak faktor yang memengaruhi perbedaan data kasus tersebut. Misalnya, saat ada lonjakan kasus Covid-19 tinggi faskes fokus pada penanganan sehingga mereka baru bisa memasukkan data ketika melandai.

Jadi, hal yang pernah terjadi adalah kasus Covid-19 di Solo tinggi sebanyak 500 kasus lebih, namun angka pada NAR justru rendah di bawah 300 kasus. Saat ini justru berkebalikanlantaran kasus rendah, tapi angka pada NAR malah tinggi.

Hal ini karena input data yang semestinya dilakukan faskes beberapa waktu lalu baru dikerjakan. Padahal semestinya data kasus mesti dimasukkan segera agar tidak terjadi missing data.

“Saya enggak berani kalau tidak dimasukkan nanti jika terjadi apa-apa bagaimana. Sekarang apa-apa pakai scan barcode. Jika data tidak dimasukkan nanti tidak terdeteksi pada aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini merekam riwayat kasus Covid-19, tes PCR, hingga vaksinasi,” papar dia.

Baca Juga: HUT Ke-76 RI, Satgas Beri Penghargaan ke Nakes dan Pejuang Penanganan Covid-19

Bantuan Oksigen